WowKeren - Pemerintah Indonesia masih berusaha untuk mengatasi kondisi Papua dan Papua Barat yang masih bergejolak. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko lantas mengatakan bahwa pemerintah mengharapkan dukungan dari Amerika Serikat (AS) untuk menangani gejolak tersebut.

Moeldoko bahkan mengklaim bahwa AS telah sepakat untuk membantu Indonesia dalam mempertahankan Papua. Hal ini disampaikan Moeldoko usai menerima Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik David R. Stilwell, di Kantor Staf Presiden pada hari ini (2/9).

"Yang sama-sama kami inginkan adalah kami juga ingin support Amerika atas kondisi yang terjadi di Papua," jelas Moeldoko. "Dan beliau (David R. Stilwell) sangat support tentang kedaulatan."

Menurut Moeldoko, pemerintah Indonesia berharap AS memberikan dukungan yang tak hanya bersifat diplomatik, melainkan juga dari sisi penjagaan situasi keamanan. Mantan Panglima TNI tersebut mengaku bahwa AS pada intinya telah mau memberikan dukungan penuh pada Indonesia dalam mempertahankan Papua.

"(Dukungan) dari segala sisi lah, dari sisi diplomatik, menjaga situasi bersama," terang Moeldoko. "Karena kita sama-sama Amerika juga memiliki kegiatan di sana (Papua)."

Selain itu, Moeldoko juga menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia juga meminta agar publik tak meributkan soal desakan kemerdekaan Papua.

"Kan NKRI final sudah, ngapain ribut bicara itu. Semua persoalan sudah diselesaikan," tutur Moeldoko. "Persoalan integrity negara sudah disepakati. No Way. NKRI harga mati, kan gitu."

Moeldoko juga memastikan bahwa kondisi di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur-angsur membaik. Hanya saja, masih ada sejumlah hoaks alias berita bohong yang memperkeruh suasana. "Jadi banyak lagi media sosial yang hoaks-hoaks seperti itu," pungkas Moeldoko.

Di sisi lain, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sempat menyebut bahwa pihak yang menyebarkan hoaks adalah pemerintah. Hoaks yang dimaksud berkaitan dengan jumlah korban dalam kerusuhan di Deiyai yang disampaikan oleh pemerintah.

"Penghasut dan pelaku hoaks adalah negara. Penguasa yang membuat hoaks terbesar di Indonesia," tutur juru bicara internasional KNPB, Victor Yeimo, pada Senin (2/9). "Belum lagi ketika Wiranto (Menkopolhukam) menyebut Papua kondusif, di sisi lain mereka menutup akses informasi ke Papua dan mengirim 6.000 aparat ke Papua."