WowKeren - Gubernur Maluku Murad Ismail secara terang-terangan menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal tersebut disampaikan Murad saat menyampaikan sambutannya dalam acara pelantikan pejabat Sekda Maluku.

Murad menilai bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Susi justru merugikan bagi rakyat Maluku. "Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9).

Murad kemudian menceritakan bahwa setiap bulannya, KKP mengangkut ikan dari perairan Arafura. Hasil laut tersebut kemudian diekspor ke luar negeri. Namun dikatakan Murad, rakyat Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari hasil ekspor tersebut.

"Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa," tegas Murad. "Berbeda dengan saat sebelum moratorium dimana uji mutunya ada di daerah."

Sejak Susi memberlakukan kebijakan moratorium, tercatat sudah ada 1.600 kapal yang datang ke Laut Aru. Ironisnya, tak satupun dari ABK Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut. Ia mengatakan bahwa setiap bulannya, ada 400 kontainer dari kapal-kapal tersebut yang mengeruk hasil ikan di perairan Maluku. "Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku," jelas Murad.

Selain itu, masyarakat Maluku juga dirugikan dengan adanya kebijakan terkait batas perairan 12 mil lepas pantai. Wilayah tersebut menjadi kewenangan pusat sehingga para nelayan Maluku tidak diperbolehkan melaut ke sana. "Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai, Ini daratan punya saya," tegas Murad.

Protes terhadap kebijakan Susi bukan baru pertama kali ini terjadi. Sebelumnya, kebijakan Susi terkait penggunaan cantrang juga menuai kontroversi karena dianggap merugikan nelayan kecil.