Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Joko Widodo bisa bersikap tegas menolak jika memang diketahui ada capim KPK yang memiliki rekam jejak tak baik.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 02 September 2019 - 19:35 WIB
WowKeren - Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi akan meminta saran dari masyarakat sebelum memutuskan hasil seleksi Pansel Capim KPK. Jokowi menilai bahwa di era keterbukaan ini hal itu wajar dilakukan sebagai upaya untuk melakukan koreksi.
"Yang kedua saya kira memang ini eranya keterbukaan," tutur Jokowi di Istana Kemerdekaan, Senin (2/9). "Jadi saya juga minta agar masukan masukan baik dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberi masukan juga itu bisa dijadikan catatan catatan dalam rangka mengoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel."
Oleh sebab itu, ia tidak akan tergesa-gesa menindaklanjuti 10 nama capim KPK hasil seleksi Pansel yang sudah disodorkan kepadanya. Ia memastikan akan memilih nama-nama terbaik yang memang layak untuk dipilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.
"Kita harapkan, saya kira kita juga kan tak harus tergesa-gesa," tutur Jokowi. "Yang paling penting menurut saya, apa yang akan nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama nama yang memang layak dipilih oleh DPR."
Proses seleksi capim KPK menuai sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW meminta Jokowi bisa tegas menolak capim KPK jika memang ada yang terbukti bermasalah atau memiliki rekam jejak yang tidak baik.
"Jika nantinya nama-nama yang dihasilkan oleh Pansel ditemukan tidak mempunyai integritas dan memiliki rekam jejak yang buruk maka Presiden harus berani mengambil sikap," tegas Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Senin (2/9). "Untuk menolak usulan dari Pansel dan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja dari Pansel Pimpinan KPK."
Sementara itu sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut bahwa dukungan Jokowi bisa saja turun jika presiden salah langkah dalam membuat keputusan terkait capim KPK. Sebab, dukungan ke Jokowi selama ini tak lepas dari hasil kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi.
(wk/zodi)
