WowKeren - Baru saja dilantik pada 18 September 2018, Bupati Muara Enim Ahmad Yani terjaring OTT atau operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia ditangkap lembaga antirasuah tersebut pada Senin (2/9) malam atas dugaan kasus suap proyek di Kabupaten Muara Enim.

Saat ini Ahmad Yani tengah berada di rumah tahanan (rutan) Polres Jakarta Pusat. Bupati yang pernah mewacanakan zona integritas itu ditetapkan sebagai tersangka bersama anak buahnya, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar.

Sementara itu, fakta mengejutkan terkuak dari perusahaan kontraktor yang menyuap Bupati nonaktif Muara Enim tersebut. Saat wartawan menelusuri alamat kantor perusahaan, ternyata bukan sebuah kantor yang ditemukan melainkan sebuah bengkel mobil. Alamat fiktif tersebut dicantumkan oleh perusahaan tersebut dalam daftar lelang tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pemilik bengkel, Mad Bend lantas kaget mengetahui alamat bengkelnya dicatut. Pria itu mengatakan bahwa bengkel miliknya sudah berdiri sejak 1995. Ia juga mengaku bahwa tak sekalipun bengkel itu jadi kantor jasa kontraktor. Selain itu, ia juga tidak mengenal Robi yang menjadi tersangka suap tersebut.

"Saya kesal alamat bengkel saya dicatut," katanya saat diwawancarai oleh CNN Indonesia pada Kamis (5/9). "Tidak ada juga nama Robi yang jadi warga kami."

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Alwani yang merupakan Ketua RT setempat. Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada aktivitas perkantoran di alamat tersebut. Apalagi, alamat tersebut sudah menjadi bengkel mobil sejak lama.

Sebelumnya diberitakan bahwa KPK menggeledah kantor perusahaan pelaku suap yakni PT Enra Sari Palembang pada Rabu (4/9) petang. Akan tetapi, KPK tidak sekali pun datang ke alamat kantor yang tertera dalam administrasi lelang tender tersebut.

Lokasi penggeledahan KPK sendiri berjarak hampir 8 kilometer dengan alamat yang dicatut oleh PT Enra Sari. Sementara itu, pihak Kepala Bidang Humas Polda Sumatra Selatan Komisaris Besar Supriadi mengatakan bahwa pihaknya tidak menerima laporan atau permintaan pengawalan dari KPK dalam penggeledahan tersebut.