WowKeren - Gejolak di Papua dan Papua Barat membuat pemerintah menugaskan ribuan personil TNI-Polri di Bumi Cendrawasih. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pun menyatakan bahwa belum ada rencana penarikan personil-personil tersebut.

"Sampai saat ini belum dipastikan kapan ribuan personil TNI-Polri ditarik," tutur Tito di Jayapura, dilansir Antara, Kamis (5/9) malam. Penarikan pasukan, tutur Tito, baru akan dilakukan usai daerah ini dianggap aman.

Kondisi tersebut sama halnya dengan pengerahan pasukan sebanyak 37 ribu personil dari berbagai daerah ke Jakarta yang bertugas selama 2,5 bulan. Para personil akan dipertahankan untuk terus menegakkan hukum.

"Bagi yang ingin melakukan kerusuhan berpikir," jelas Tito. "Sambil aparat keamanan melakukan penegakan hukum."

Meski demikian, Tito merasa bersyukur lantaran situasi di Papua dan Papua Barat hingga kini relatif aman. Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang turut andil dalam mengendalikan situasi tersebut.

"Terima kasih banyak kepada pemda, tokoh-tokoh dari berbagai etnis, tokoh agama yang sudah ikut berkontribusi menjaga keamanan yang sudah ada," ungkap Tito. "Dan mari kita menjaga keamanan."

Hingga kini, sang Kapolri juga masih memonitor dinamika yang terjadi serta peta permasalahan yang ada. Ia pun menyebut persoalan tersebut hanya dapat diselesaikan bila ada kebersamaan.

"Tuhan YME menciptakan negara kita dengan penuh keberagaman, suku, agama dan ras," terang Tito. "Jangan sampai ini menjadi pemecah."

Sementara itu, Tito juga menghadiri penandatanganan deklarasi kesepakatan damai di Jayapura. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Irjen Pol Rudolf Rodja Kapolda Papua, Mayjen TNI Yoshua Sembiring Pangdam XVII Cenderawasih dan Lukas Enembe Gubernur Papua.

Deklarasi tersebut berisi 4 poin. "Kami warga negara kesatuan RI dengan beragam suku, bahasa, agama dan sepakat menyatakan satu (1) menjaga kesatuan dan persatuan di Tanah Papua, dua (2) hidup berdampingan rukun, damai dengan penuh kasih sayang, tiga (3) sepakat dengan tidak terpengaruh isu-isu yang tidak benar dan empat (4) sepakat menolak kelompok radikal dan separatis di Tanah Papua," demikian isi deklarasi tersebut.