WowKeren - Komisi III DPR telah menetapkan 5 nama yang akan menjadi Pimpinan KPK periode 2019-2023. Kelima nama tersebut adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, serta Lili Pintauli Siregar.

Terkait terpilihnya kelima nama tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun mengucapkan selamat. Ucapan selamat tersebut disampaikannya lewat akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah

"Selamat Kepada Pimpinan KPK yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum," tulis Fahri. "Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan Kordinasi, supervisi dan Monitoring. Sukses!"

Tak hanya mengucapkan selamat, Fahri pun memberikan nasihat khusus kepada 5 pimpinan baru KPK tersebut. Tak asal nasihat, nyatanya nasihat yang diberikan itu ternyata merupakan sindiran untuk pejabat KPK yang masih menjabat saat ini.

Fahri, yang akan habis masa tugasnya di DPR dua pekan lagi, mengatakan pimpinan KPK yang baru harus bisa fleksibel dan pandai bergaul. Ia pun menyindir terkait masalah penyadapan yang dilakukan oleh tim KPK saat ini.

"Bergaul lah secara fleksibel. Jangan sok suci mentang2 bisa nyadap dan mengetahui dosa2 tersembunyi. Hentikan kegiatan bawah tanah itu! Itu dosa besar," pesan Fahri pada akun Twitternya. "Hadapilah bangsamu dengan senyum. Percayalah manusia sama saja. Iblis sedikit, malaikat sedikit. Manusia yang banyak."

Wakil Ketua DPR itu juga meminta agar Ketua KPK saat ini segera menghentikan demonstrasi yang menolak pemimpin baru dan mengkritik revisi UU KPK. Menurutnya, tindakan tersebut layaknya aksi aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kemudian ia menambahkan jika KPK sebagai lembaga negara yang independen perlu dibersihkan dari kerja politik. Politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi.

Oleh karena itu, ia menilai demonstrasi yang digelar oleh pimpinan KPK saat ini menimbulkan suasana perang yang tak relevan dengan masa damai seperti sekarang ini. Terakhir ia meminta agar petinggi KPK menyelesaikan perbedaan pendapat dengan melakukan koordinasi dan bukannya demonstrasi.