Nasional

Utang luar negeri Indonesia terus mengalami pertumbuhan hingga 10 persen berdasarkan data dari Bank Indonesia dan saat ini telah menyentuh angka Rp5.545 triliun.

• Wahyu
• Senin, 16 September 2019 - 15:44 WIB

WowKeren - Bank Indonesia (BI) telah merilis data yang mencatat tentang lonjakan utang luar negeri Indonesia yang mencapai 10 persen. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia per Juli 2019 mencapai US$395,3 miliar atau setara Rp5.545 triliun (kurs Rp14.038 per dolar AS).

Angka ini tumbuh 10,3 persen secara tahunan. Utang luar negeri Indonesia tersebut merangkak naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 9,9 persen. Berdasarkan keterangan resmi dari Bank Indonesia, peningkatan ini dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

"Pertumbuhan ULN yang meningkat tersebut bersumber dari ULN pemerintah dan swasta. Pertumbuhan ULN pemerintah meningkat sejalan dengan persepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarkopada Senin (16/9). "Peningkatan tersebut didorong oleh arus masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang tetap tinggi di tengah dinamika global yang kurang kondusif."

Bank Indonesia merinci beberapa sumber yang turut memiliki andil dalam utang tersebut. Pertama berasal dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$197,5 miliar. Kedua utang swasta termasuk BUMN yang mencapai US$197,8 miliar.

Onny Widjanarkopada mengatakan walaupun utang luar negeri Indonesia kian naik, namun utang tersebut dinilainya masih aman. Hal ini dikarenakan utang tersebut digunakan untuk pembangunan beberapa sektor yang dinilai produktif demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. "Pengelolaan utang pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Onny.

Porsi pembiayaan tersebut dirinci sebagai berikut, yaitu pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 19,0 persen dari total utang, sektor konstruksi sebesar 16,4 persen, sektor jasa pendidikan sebesar 16 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,2 persen dan serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 13,9 persen. Sementara pada sektor swasta peningkatan utang terjadi terkait kebutuhan investasi korporasi di beberapa sektor ekonomi utama.