Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia MS Hidayat menyebut bahwa Ibu Kota baru akan menempati lahan yang dikuasai miliuner sekaligus pendiri kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE).
- Bertilia Puteri
- Kamis, 19 September 2019 - 09:20 WIB
WowKeren - Pemerintah diketahui berencana untuk memindahkan Ibu Kota RI dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dipilih untuk menjadi pusat pemerintahan yang baru.
Namun, baru-baru ini beredar informasi yang menyebut Ibu Kota baru akan menempati lahan yang dikuasai miliuner sekaligus pendiri kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE), Sukanto Tanoto. Informasi tersebut lantas dibenarkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Menurut Bambang, penguasaan lahan Ibu Kota baru itu melalui PT ITCI, dimana Tanoto merupakan pemegang sahamnya. Lahan itu sendiri merupakan hutan tanaman industri (HTI).
"PT ITCI milik Tanoto sebagai pemegang konsesi HTI (hutan tanaman industri)," ungkap Bambang dilansir detikFinance pada Kamis (19/9). "Termasuk yang 6 ribu hektare. Luasnya cek KLHK."
Bambang lantas menjelaskan bahwa HTI adalah konsesi lahan dan bukannya kepemilikan. Sehingga pemerintah bisa mengambilnya kembali sewaktu-waktu.
"HTI itu konsesi, bukan kepemilikan, dan dapat diambil setiap saat oleh pemerintah untuk kepentingan nasional," jelas Bambang. "Eksekusi oleh KLHK."
Namun kala ditanya apakah pemerintah akan memberikan ganti rugi atas pengambilan lahan tersebut, Bambang hanya menuturkan bahwa eksekusinya diserahkan ke KLHK. "Eksekusi di KLHK yang punya aturan," ungkap Bambang.
Sebelumnya, informasi penguasaan lahan Ibu Kota baru oleh Tanoto ini diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, MS Hidayat. Ia mendapat informasi tersebut dari 2 Menteri yang hadir dalam Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia pada Rabu (18/9).
"Saya baru tadi diberitahu resmi bahwa tanah itu sebagian besar tanah HTI miliknya Sukanto Tanoto. HTI yang setiap saat diambil kembali oleh pemerintah, itu tadi statement kedua Menteri kepada saya," jelas Hidayat. "Itu sebagian besar tanah HTI yang dikuasai Tanoto, tapi sudah ada kesepakatan tanah itu bisa diambil kembali oleh pemerintah."
(wk/Bert)
