WowKeren - Presiden Joko Widodo diketahui menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (23/9) siang. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta agar para anggota dewan menunda pengesahan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedianya disahkan di sidang paripurna hari ini, Selasa (24/9).

"Tadi siang saya bertemu dengan Ketua DPR, serta ketua fraksi, ketua komisi," ujar Jokowi kala ditemui usai pertemuan, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (23/9). "Yang intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, kemudian keempat RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya."

Namun tampaknya permintaan Jokowi ini diabaikan oleh anggota dewan. Pasalnya dikabarkan DPR bakal tetap menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah pengesahan RUU Permasyarakatan. "Kita tetap jalan dengan agenda itu," ujar Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, Senin (23/9) malam.

Menurutnya, RUU yang siap dibawa ke rapat paripurna merupakan legislasi yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, apabila pemerintah berpandangan masih ada poin-poin yang perlu dikaji lebih dalam bisa disampaikan dalam rapat paripurna.

"Tetap lanjut. Nanti kalau ada pandangan-pandangan pemerintah yang kurang pas ya Menkumham yang menyampaikan," jelasnya. "Karena kan itu semua undang-undang kalau sudah sampai tingkat dua itu kan antara pemerintah dan DPR sudah sepakat, sudah ketuk palu kedua belah pihak."

Berdasarkan undangan rapat paripurna DPR yang dilansir dari Detik News, terdapat enam RUU yang siap diambil keputusan akhirnya. Beberapa RUU yang sempat ramai dibahas ikut masuk dalam agenda sidang paripurna hari ini, yakni RUU Permasyarakatan, RUU APBN 2020, dan RUU Pesantren.

Sikap DPR yang kerap tidak mematuhi permintaan ini pun menuai sorotan banyak pihak. Bahkan beberapa pihak terang-terangan mengkritik sikap para anggota dewan ini. Salah satunya oleh para mahasiswa yang menggelar audiensi bersama DPR semalam.

Para mahasiswa yang berniat kembali menggelar aksi tersebut menilai DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat. Pasalnya para wakil rakyat itu mengabaikan tuntutan yang mereka ajukan pada pekan lalu.

"Bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Tanggal 19 September kemarin kami sudah mengirimkan surat (tuntutan), ternyata bapak-bapak sekalian masih belum mendengar," ujar perwakilan aliansi mahasiswa. "Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat."