WowKeren - Berbagai aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi yang belakangan ini terjadi di Indonesia dinilai akan menimbulkan ancaman baru. Ancaman baru yang dimaksud adalah peluang Indonesia dalam mencari ataupun mempertahankan para investor untuk melakukan investasi.

Ancaman ini berpeluang besar terjadi saat sistem hukum di Indonesia sendiri saat ini tengah mengalami berbagai guncangan. Sebut saja keputusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (dpr) yang telah mengesahkan revisi UU KPK dan saat ini juga sedang terkena polemik besar dengan para mahasiswa yang berdemo usai kembali akan melakukan keputusan kontroversial dengan mengesahkan RUU KUHP.

Keputusan pemerintah yang sarat kontroversi ini lantas membuat sistem hukum di Indonesia menjadi tidak jelas dan terkesan tidak tegas. Padahal, kepastian hukum di suatu negara dinilai menjadi modal penting bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya.

Kepala Departemen Ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damhuri menjelaskan jika fenomena demonstrasi yang belakangan ini kerap terjadi merupakan hal yang wajar dalam dunia demokrasi. Namun jika aksi demo yang dilakukan untuk memberikan tekanan demi mengubah suatu arah kebijakan maka hal ini bisa mempengaruhi dunia bisnis.

"Itu artinya dalam proses demokrasi kita kebijakan bisa ditentukan dengan turun ke jalan dan ini bukan hanya untuk kejadian hal-hal yang sifatnya fundamental," kata Yose Rizal Damhuri pada Rabu (25/5). "Tetapi ini juga yang mempengaruhi iklim bisnis."

Aksi demonstrasi ini sendiri dinilai akan mempengaruhi keputusan investasi dari para investor di pasar modal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek yang diderita Indonesia dari segi keuangan adalah melemahnya rupiah sejak pekan lalu menurut data resmi IHSG.

Sementara itu untuk dampak untuk jangka panjang dari aksi demo ini dalam dunia investasi adalah dapat mempengaruhi keputusan investor secara langsung di sektor riil. Yose Rizal mengingatkan jika investasi langsung merupakan investasi jangka panjang yang tentunya sangat membutuhkan kepastian hukum.

"Kalau kita bicara investasi langsung, kita bicara aktivitas yang dilakukan selama 30 tahun ke depan dan di situ perlu kepastian yang lebih tinggi terhadap kebijakan," jelas Yose. "Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait ketenagakerjaan yang sifatnya mendorong sistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. Kemudian, ada demo yang menentang itu lalu akan ada perubahan. Hal itu kan meningkatkan ketidakpastian di dalam kebijakan itu sendiri."