WowKeren - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang berlaku anarkistis atau dengan cara yang inkonstitusional. Tak terkecuali apabila ada pihak yang ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

"Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik," tutur Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (27/9). "Termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu, akan berhadapan dengan TNI."

Selain itu, Hadi juga menyinggung soal maraknya aksi unjuk rasa belakangan ini. Hadi lantas memastikan bahwa TNI akan mendukung pengamanan Polri dengan menempatkan prajuritnya di beberapa titik sekitar Gedung MPR/DPR.

"Seperti yang saya sampaikan, tugas TNI mendukung, memberikan perbantuan kepada Polri, dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat," jelas Hadi. "Di mana saja kita akan dukung Polri, seperti kejadian di gedung DPR/MPR seperti saya jelaskan TNI menggelar kekuatan di enam titik, untuk mengamankan gedung DPR/MPR."

Hadi lantas merinci dimana saja prajurit TNI akan ditempatkan. Termasuk untuk mengamankan kondisi di luar Jakarta pula.

"Di antaranya di Pintu Utama, Pejompongan, Slipi, Palmerah, dan Pintu Belakang dan Lapangan Tembak. Semua kita gelar kekuatan di situ, serta kekuatan di dalam," pungkas Hadi. "Di daerah juga seperti itu, kita dukung, supaya keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga."

Sementara itu, Joko Widodo-Ma'ruf Amin diketahui akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang. Isu adanya rencana untuk menggagalkan pelantikan ini sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Menko Polhukam Wiranto.

Menurut mantan Panglima ABRI tersebut, ada kelompok yang mengambil alih demonstrasi mahasiswa dan berupaya membuat kekacauan. Wiranto menyebut bahwa kelompok itu ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Saya kira yang dihadapi kelompok yang mengambil alih demo mahasiswa itu bukan murni untuk mengoreksi kebijakan lain, tapi telah cukup bukti mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya," jelas Wiranto di kantor Kemenko Polhukam pada Kamis (26/9). "Dalam arti DPR tidak dapat dilantik dan lebih jauh lagi tujuan akhirnya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih."