WowKeren - Hari ini Rabu (2/10) para pendemo dari kalangan buruh tengah memadati area depan gedung DPR RI yang berada di DKI Jakarta. Aksi demonstrasi tersebut diikuti oleh puluhan ribu pendemo dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Massa yang mengepung gedung DPR itu mengaku ingin bertemu Ketua DPR yang baru, Puan Maharani. Hal tersebut disampaikan oleh sang orator demonstrasi yang tengah menyuarakan aspirasi di atas mobil komando.

Dalam kesempatan tersebut, sang orator yang belum diketahui namanya itu menyatakan bahwa mereka ingin kepolisian memfasilitasi pertemuan mereka dengan Puan Maharani. Dalam pertemuan tersebut mereka ingin membahas soal BPJS Kesehatan bagi para pekerja.

"Kami berharap pihak kepolisian memfasilitasi bertemu pimpinan DPR RI," tutur pria yang memakai baju warna putih ini di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9). "Dulu jadi menko (Menko PMK) yang mendukung. Apakah jadi ketua DPR masih mendukung BPJS Kesehatan."

Akan tetapi, aparat yang tengah bertugas tidak terlalu merespons tuntutan dari buruh itu. Mereka tampak masih berjaga dan situasi pun masih kondusif. Meskipun begitu, massa demonstrasi tersebut tetap ingin bertemu pimpinan DPR agar aspirasinya didengar.

"Kalau pimpinan elite politik borjuasi makannya enak-enak," ujar sang orator. "Kita takut kupingnya budek. Kalau di sini mereka nggak dengar."

Ada tiga tuntutan yang dibawa oleh para demonstran buruh tersebut. Tuntutan itu diantaranya yakni menolak revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Selain para buruh dari KSPI, aksi demo buruh di Senayan itu juga diikuti oleh massa honorer K2. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Aliansi Honorer Nasional (AHN), Edi Kurniadi alias Bhimma.

Bhimma menuturkan pihaknya akan menyuarakan tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, mendesak pemerintah untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan honorer K2 seluruh Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kedua, mendesak pemerintah menerbitkan PP pengangkatan honorer K2 Indonesia menjadi PNS. Ketiga, mengesahkan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.

Sementara itu, untuk mengamankan demonstrasi tersebut, pihak kepolisian menyiapkan 6.000 personel gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri. Selain itu, mereka juga membuat rekayasa lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan panjang.