WowKeren - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR akan terus bersikap kritis terhadap pemerintah. Hal itu semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa DPR tak akan semata-mata menjadi lembaga yang selalu menyetujui keinginan pemerintah.

"Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara," tutur Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10). "Namun, bukan berarti kita itu kayak tukang stempel juga."

DPR tak akan serta merta selalu mengikuti kebijakan yang digagas oleh pemerintah. Puan mengatakan bahwa pihaknya akan melihat apakah kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah baik atau tidak untuk rakyat.

Peran DPR tak cukup sampai di situ. Selain mengawal kebijakan pemerintah, DPR juga akan memberikan solusi pada pemerintah agar kebijakan tersebut berjalan seusai keinginan rakyat.

"Tentu saja yang ada di DPR ini boleh saja memberikan pengawasannya, memberikan oto kritik tetapi jangan sampai tidak ada solusinya," lanjut Puan. "Harus ada solusi yang kita lakukan, jadi kita teriak-teriakan pun harus memberikan solusi kepada pemerintah."

Bagi Puan, perbedaan kebijakan politik dalam pemerintah adalah hal biasa. Bagaimanapun dinamika politik yang berjalan, ia berharap agar harmonisasi di DPR tetap terjaga.

Ia tidak ingin jika adanya kepentingan individu justru menjadi pemicu tercerai berainya silaturahmi gotong royong di DPR. Sebab komitmen pemerintah adalah menjaga keutuhan NKRI.

"Jangan sampai silaturahmi gotong royong yang ada itu kemudian menjadi tercerai berai hanya karena kepentingan individu, atau kelompok," tutur Puan. "Karena komitmen yang akan kami bangun adalah bagaimana menjaga NKRI tetap utuh dengan sesuai dengan konstitusi adalah parpol sebagai salah satu pilar demokrasi."

Terkait kontroversi yang mendera DPR akhir-akhir ini, Puan optimis bahwa DPR bisa kembali mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Seperti diketahui, berdasarkan hasil survei LSI, lembaga itu mendapatkan tingkat kepercayaan terendah dari publik.