WowKeren - Daftar Kepala Daerah yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini bertambah panjang. Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, baru saja terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun mengungkapkan kekecewaannya. Pasalnya, Tjahjo sempat mengatakan bahwa Bupati Indramayu, Supendi, adalah kepala daerah terakhir yang terjaring KPK sebelum dirinya purna tugas sebagai Menteri.

"Baru kemarin saya mengatakan ini (OTT Bupati Indramayu) yang terakhir," tutur Tjahjo kala membuka Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasila pada hari ini (16/10). "Tapi pagi hari ini ada OTT lagi Wali Kota Medan."

Sebelumnya, Tjahjo sempat menyatakan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa Bupati Indramayu akan yang diciduk pada Selasa (15/10) dini hari merupakan OTT terakhir. Oleh sebab itu, Tjahjo berharap agar tidak ada lagi kepala daerah yang terjerat OTT KPK di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

"Tapi tetap kita gunakan asas praduga tidak bersalah," jelas Tjahjo. "Ini yang paling akhir."

Ketua KPK sendiri sempat mempertanyakan maksud Tjahjo yang menyatakan OTT terhadap Bupati Indramayu adalah yang terakhir. Agus Rahardjo mengaku bingung apakah maksudnya korupsi akan berhenti atau justru KPK yang dimatikan sehingga tidak ada OTT lagi.

"Pak menteri tadi sampaikan harapannya di pemerintahan kedua tidak ada OTT lagi," tutur Agus. "Saya terus terang enggak tahu ke depannya tidak ada OTT itu ke arah kita enggak ada lagi korupsi atau KPK-nya yang dimatikan? Saya ndak tahu."

Di sisi lain, Wali Kota Dzulmi tertangkap dalam OTT KPK pada hari ini (16/10). Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan tujuh orang yang akan diperiksa lebih lanjut. Selain itu, KPK juga mengamankan uang lebih dari Rp 200 juta dalam OTT tersebut.

"Ada tim lain yang ditugaskan di Medan. Dari OTT malam sampai dini hari tadi," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah dilansir Kompas pada Rabu (16/10). "Total tujuh orang diamankan, yaitu dari unsur Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Wali Kota dan swasta."

Menurut keterangan Febri, penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan dinas Pemerintah Kota Medan. "Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," katanya.