UU KPK resmi berlaku hari ini. Oleh karena itu, Mahasiswa akan kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
- Wahyu
- Kamis, 17 Oktober 2019 - 08:36 WIB
WowKeren - Hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberi kejelasan terkait Perppu KPK. Sementara itu, karena sudah terhitung satu bulan sejak pengesahan revisi pada 17 September lalu, hasil revisi UU KPK resmi berlaku hari ini tanpa tanda tangan dari Presiden Jokowi.
Kondisi tersebut membuat mahasiswa kembali merencanakan aksi demonstrasi yang akan digelar hari ini, Kamis (17/10) yang akan mendesak presiden mengeluarkan Perppu KPK. Seruan aksi tersebut digaungkan melalui sosial media Instagram BEM Seluruh Indonesia (SI) yakni @bem_si pada Rabu (16/10) sore.
Aksi yang bertajuk #tuntaskanreformasi ini diserukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se Jabodetabek-Banten dan BEM SI Wilayah Jawa Barat (Jabar). Mahasiswa se-Jabodetabek dan Banten akan menggelar aksi demonstrasi tersebut di depan Istana Negara. Sementara itu, gabungan mahasiswa se-Jabar akan menggelar aksi di depan Gedung Sate.
Aksi tersebut akan dimulai pada pukul 13.00 WIB hari ini. Koordinator Media BEM SI, Ghozi Basyir membenarkan soal seruan aksi dan rencana demonstrasi tersebut. "Bener, benaran ada aksi," kata Ghozi seperti dikutip Antara pada Rabu (16/10).
Ghozi mengatakan bahwa aksi tersebut akan diikuti oleh mahasiswa dari aliansi BEM SI Jabodetabek dan Banten, dengan massa sekitar 2.000 orang. Rencananya aksi tersebut akan dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai sekitar jam 18.00 WIB.
Terkait penyataan Polri yang tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) demonstrasi menjelang pelantikan presiden, Ghozin mengatakan bahwa mahasiswa akan tetap melakukan aksi demonstrasi. "Kita mah di negara demokrasi ini tetap gelar aksi. Kan surat aksi itu kan pemberitahuan, bukan izin," katanya.
Dalam postingan di sosmed BEM SI, seruan aksi mahasiswa ini mendesak pemerintah untuk menuntaskan reformasi dan menghentikan hal-hal buruk di Indonesia. Aksi tersebut juga didasari oleh semangat 20 tahun reformasi yang menghendaki pemberantasan korupsi dengan hadirnya KPK.
Untuk mencegah aksi tersebut ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan, Ghozi mengatakan bahwa mereka akan tetap fokus pada tuntutan mahasiswa. "Waktu itu dari ITB dari kolap (koordinator lapangan) sudah mengatakan sebenarnya tidak mau aksi itu ricuh, tidak ada revolusi, kita tidak mau ada kata-kata itu ke pemerintah. Kita tetap fokus tuntutannya itu, kenapa harus ricuh," jelasnya.
Oleh karena itu, Ghozi memastikan bahwa pihaknya akan mengondisikan massa akan tidak terjadi ricuh. Mereka juga membuktikan bahwa aksi tersebut akan berjalan dengan damai.
"Antisipasi itu dengan mengondisikan dari aliansi BEM SI sendiri, makanya itu besok kita membuktikan, kemarin kan aksi di DPR juga damai kan," kata Ghozi. "Makanya kita akan bukti kan lagi kalau aksi besok tidak akan ricuh."
Ghozi kemudian bahwa dalam aksi kali ini tidak akan ada revolusi reformasi. Ia juga memastikan bahwa aksi mahasiswa kali ini tidak ada rencana untuk menghentikan pelantikan presiden yang akan diselenggarakan 20 Oktober mendatang.
"Ada isu di media juga, ngapain si BEM SI aksi ketika pelantikan mending istirahat saja kata Ngabalin dan lain-lain, tapi dari kita aksi kita tidak seperti itu bukan mengarah ke ricuh dengan segala macem," jelas Ghozi. "Kita tidak ada unsur-unsur segala macam atau menghentikan pelantikan."
(wk/wahy)
