Kepolisian diminta untuk transparan menangani kasus yang melatarbelakangi kerusuhan di wilayah calon ibu kota baru Indonesia, Penajam Paser Utara agar tidak kembali terulang.
- Wahyu
- Jumat, 18 Oktober 2019 - 10:02 WIB
WowKeren - Kerusuhan telah terjadi di calon ibu kota baru Indonesia yaitu Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Rabu (16/10) lalu. Kini kepolisian diminta untuk transparan dalam menangani kasus yang diduga menjadi latar belakang terjadinya kerusuhan tersebut agar tidak kembali terulang.
Kerusuhan yang terjadi di Penajam Paser Utara ini diduga bermula dari kasus penganiayaan dalam perkelahian antar kelompok pada Rabu (9/10) lalu. Menurut keterangan polisi, kejadian tersebut telah menyebabkan terjadinya penikaman yang menyebabkan dua orang korban.
Polisi berhasil menangkap 3 orang yang diduga sebagai tersangka kasus penganiayaan dan akan segera memproses secara hukum pelaku tersebut. Namun rupanya pihak korban masih belum terima dan melakukan unjuk rasa menuntut diberlakukannya denda adat kepada pelaku tersebut di pelabuhan Feri Penajam hingga berujung dengan kerusuhan.
Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Sunyoto Usman menilai jika amukan massa tersebut tidak timbul secara spontan. Menurut Sunyoto, kerusuhan tersebut terjadi akibat kekecewaan masyarakat dalam penanganan kepolisian terhadap kasus tersebut.
Oleh sebab itu, Sunyoto mengatakan untuk menangani kerusuhan tersebut maka polisi tidak hanya dituntut untuk bisa mengendalikan massa. Polisi juga diharapkan dapat bersikap transparan kepada masyarakat terkait kasus tersebut agar kerusuhan tidak kembali terjadi lagi.
"Polisi harus transparan menyampaikan bentuk-bentuk pelanggaran dan sangsi hukumnya," kata Sunyoto saat dihubungi, Kamis (17/10). "Tidak boleh asal menuduh dan menangkap, harus ada bukti yang jelas."
Sunyoto lantas menyarankan polisi untuk merangkul tokoh masyarakat yang berada di wilayah Penajam Paser Utara. Dialog ataupun diskusi dengan sejumlah tokoh setempat disebutkan sebagai cara terbaik untuk meredakan amukan massa.
Tak hanya dialog, polisi juga perlu terus mewaspadai tentang kemungkinan-kemungkinan adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan mengawasi penyebaran berita bohong melalui media sosial. "Waspadai hoaks di medsos, karena sudah terbukti cepat menyulut kemarahan," kata Sunyoto.
Sunyoto juga menanggapi terkait kemungkinan terjadinya konflik serupa saat ibu kota Indonesia sudah pindah ke Penajam Paser Utara. Berdasarkan pandangan Sunyoto, keadaan tentunya akan berbeda jika pusat Pemerintahan Indonesia sudah pindah ke Penajam.
"Dugaan saya pola relasi-relasi ketika nanti jadi ibu kota akan beda. Boleh jadi tetap ada konflik tetapi akar masalah, proses, pemicu dan respons masyarakat akan berbeda," ujar Sunyoto. "Masyarakat kelak akan lebih inklusif, persepsi dan relasi-relasi sosial berubah, pola konflik akan berubah juga. Boleh jadi lebih kompleks lagi."
(wk/wahy)