WowKeren - Masa bakti Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 akan segera berakhir. Evaluasi atas kinerja pemerintahan Jokowi selama 5 tahun ini pun bermunculan, salah satunya dalam mengelola demokrasi.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko lantas menyebut bahwa pemerintah menilai perlu adanya aturan untuk mengelola demokrasi. Pasalnya, tuntutan demokrasi sendiri kini terus berkembang.

"Tuntutan demokrasi luar biasa, apalagi dengan pertumbuhan media luar biasa, persoalan stabilitas rapuh bila tidak diperbaiki. Sulit mengelola stabilitas dengan demokrasi," jelas Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat (18/10). "Begitu kita ingin menata demokrasi berjalan baik maka perlu aturan-aturan."

Menurut Moeldoko, aturan tersebut dimaksudkan untuk memperhatikan aspek stabilitas negara. Namun, Moeldoko mengaku bahwa ketika stabilitas diperhatikan lewat aturan tersebut, justru muncul anggapan pemerintahan Jokowi bersifat otoriter.

"Yang satu hanya bicara tuntutan, hak hanya sedikit, seolah-olah keras sekali zaman Pak Jokowi. Tapi sesungguhnya enggak. Karena kebutuhan yang meningkat terus dengan sedikit mengabaikan stabilitas, begitu kita pelihara stabilitas langsung, (disebut) otoriter," ungkap Moeldoko. "Nah ini sebenarnya atau mengelola dua sumbu itu yang harus dipahami semuanya. Kalau tidak, pemerintah akan dikatakan otoriter dan seterusnya."

Selain itu, Moeldoko juga membagikan pengalamannya dalam mengelola demokrasi semasa menjabat sebagai Panglima TNI. Ia mengaku bahwa dirinya juga disebut tidak reformis kala stabilitas dijaga.

"Saya betul-betul mengelola 2 sumbu itu dengan baik dan cermat. Begitu stabilitas kencang, wah teriak 'Pak Moel tidak reformis'. Tapi begitu kita abai dengan demokrasi, kecenderungan anarkis. Kalau sudah rata buat apa?" pungkas Moeldoko. "Sebelum api membesar harus dikelola dengan baik kalau disiram demokrasi akan mati jadi supaya tidak membesar."

Sebelumnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai bahwa kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di Indonesia mengalami kemunduran sejak tahun 2014. Pihak Elsam pun menilai bahwa pemerintahan Presiden Jokowi memiliki andil dalam kemunduran tersebut.

"Sebenarnya dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat, kita sejak 2014 menurut Freedom House, kita menurun dari free menjadi partly free," ungkap peneliti Elsam, Lintang Setianti, di Jakarta pada Selasa (15/10). "Artinya ada kemunduran terhadap demokrasi terkait penikmatan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia."