Untuk menunjukkan komitmen Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, maka pemerintah juga diminta untuk memperhatikan masalah HAM di dalam negeri, terutama Papua.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 19 Oktober 2019 - 17:55 WIB
WowKeren - Indonesia kembali mendapat kepercayaan untuk menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Sebelumnya, Indonesia telah menjadi anggota Dewan HAM PBB selama tiga kali berturut-turut selama tiga periode sejak 2007 hingga 2017.
Keberhasilan ini dinilai menjadi wake up call bagi pemerintah dalam negeri untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM terutama Papua. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.
Beka menuturkan komitmen itu harus dibuktikan dengan langkah konkret Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik HAM yang ada di dalam negeri. Sebagai lembaga yang memperjuangkan penegakan hak-hal asasi manusia, Komnas HAM akan terus mendorong pemerintah untuk melakukan hal tersebut.
"Ini menjadi wake up call bagi kita bahwa kita memang harus memenuhi komitmen internasional maupun dalam negeri," kata Beka dilansir dari CNN Indonesia, Sabtu (19/10). "Kami dorong pemerintah menyelesaikan soal Papua dan kasus-kasus lain yang belum selesai sesuai koridor HAM."
Menurut Beka, menjadi anggota Dewan Keamanan PBB juga harus ditunjukkan dengan realisasi komitmen untuk menyelesaikan kasus persoalan HAM dalam negeri. Keanggotaan itu juga harus memenuhi syarat perbaikan kualitas politik HAM di Indonesia.
Ia menambahkan, bahwa salah satu prioritas yang harus diselesaikan pemerintah saat ini adalah pelanggaran HAM di Papua. Kasus HAM di Bumi Cendrawasih tak bisa jika dilakukan sepotong demi sepotong namun harus secara menyeluruh. Menurut Beka, penanganan kasus HAM di Papua harus menjadi prioritas program dari Jokowi dan Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.
"Ini penting, apalagi momennya tepat," kata Beka dilansir dari Antara, Sabtu (19/10). "Hari Minggu, presiden dilantik. Saya kira Papua jadi prioritas pertama dari program presiden dan wapres untuk lima tahun mendatang."
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai bahwa konflik HAM di Papua menjadi masalah yang paling mendesak untuk segera diselesaikan. "Paling krusial adalah tentang Papua, itu kami sampaikan. Sampai hari ini pun terus menyampaikan," ucapnya.
(wk/zodi)
