Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi (Awiek) menilai bahwa setiap partai politik memiliki hak untuk menentukan kebijakan masing-masing.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 22 Oktober 2019 - 12:01 WIB
WowKeren - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menyatakan siap untuk menjadi oposisi. Sebab menurutnya, tidak baik bagi iklim demokrasi jika ada terlalu banyak partai politik di koalisi pemerintahan.
Terkait hal ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa kondisi koalisi masih solid. Namun jika NasDem nantinya akan bergabung ke pemerintah, PPP akan tetap menghormati sebab hal itu menjadi hak setiap parpol untuk menentukan nasib mereka.
"Itu hak NasDem ya. PPP tidak campuri karena punya kebijakan politik sendiri," kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) dilansir dari Detik, Selasa (22/10). "Namun, saat ini PPP masih konsisten di koalisi. NasDem juga tetap solid."
Awiek menilai bahwa dalam menjalankan tugasnya, pemerintah juga perlu yang namanya pengawasan. Meskipun komposisi koalisi lebih dari 60 persen, namun fungsi pengawasan di DPR RI tidak akan berubah.
"Fungsi pengawasan DPR tidak serta merta hilang," lanjut Awiek. "Karena beda parlemen dengan presiden, cuma PPP memilih sampaikan secara bijak, santun, tidak singgung perasaan, komunikasi politik penting seperti itu."
Lebih lanjut, PPP akan bersikap kritis terhadap Joko Widodo alias Jokowi terutama jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan nawacita. "Iya dong, kalau ada kebijakan tidak sesuai dengan nawacita. Tidak sesuai dengan RPJM-nya. Kita ingatkan, bukan bahasa kritik-kritik NasDem, itu hak politik NasDem," imbuh Awiek.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPR tidak hanya akan meloloskan kebijakan-kebijakan namun juga bersikap kritis untuk mengawal jalannya pemerintahan. "PPP meyakini, parlemen bukan cuma tukang stempel. Tetap ada, pengawasan DPR akan berjalan secara semestinya," pungkas Awiek.
Hal sama juga sebelumnya pernah disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Puan menegaskan bahwa DPR tak akan semata-mata menjadi lembaga yang selalu menyetujui keinginan pemerintah.
"Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara," tutur Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10). "Namun, bukan berarti kita itu kayak tukang stempel juga."
(wk/zodi)
