BKN mengaku setuju dengan wacana pemangkasan eselon III sampai V yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. BKN pun menilai pemangkasan eselon dapat berdampak positif terhadap efisiensi birokrasi.
- Elvariza Opita
- Selasa, 22 Oktober 2019 - 17:26 WIB
WowKeren - Masalah investasi dan efisiensi birokrasi benar-benar menjadi fokus Presiden Joko Widodo dalam periode kedua pemerintahannya ini. Terbukti dari keinginannya untuk memangkas eselonisasi di struktur kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keinginannya ini ia ungkapkan dalam pidato perdana yang disampaikan pasca dilantik, Minggu (20/10). Dalam kesempatan itu, Jokowi menilai eselon PNS yang sampai empat, bahkan lima level, terlalu banyak. Oleh karena itu ia berniat menjadikan level eselon di PNS hanya dua tingkat.
"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?" kata Jokowi dalam pidatonya usai dilantik pada Minggu (20/10). "Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi."
Menanggapi wacana itu, pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun angkat bicara. Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, mengaku bahwa pihaknya setuju dengan wacana pemangkasan eselonisasi. Namun demikian ia menyebut belum ada arahan lebih lanjut terkait penyederhanaan eselonisasi.
"Begini, kami di BKN kan belum mendapat arahan lebih lanjut," kata Ridwan di Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Jalan Magelang KM 7,5 Sleman, Senin (21/10). "Belum ada petunjuk lebih lanjut."
"Tetapi yang jelas BKN sebagai pembina manajemen kepegawaian di Indonesia secara nasional itu sangat setuju," imbuhnya, seperti dilansir oleh Detik Finance. "Jika ada usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi."
Di sisi lain, bila rencana ini diterapkan, sebanyak 430 ribu PNS disebut-sebut akan menjadi korban. Ridwan menyatakan jumlah eselon III sekitar 21,44 persen dari total 460 ribu eselon. Sedangkan eselon IV diisi oleh sekitar 71,09 persen.
"Sehingga bila terjadi pengurangan eselon III sampai V maka kami akan berhadapan dengan manajemen PNS 430 ribu orang," jelas Ridwan, dilansir dari Jawa Pos. "Itu kalau mau frontal tetapi menurut saya akan dilakukan bertahap."
Namun demikian, Ridwan meyakini proses perampingan eselon ini akan dilakukan secara bertahap. Skema pemangkasannya pun, ujar Ridwan, masih akan dikaji lebih lanjut di internal BKN.
(wk/elva)
