WowKeren - Gambaran koalisi yang mendukung pemerintah dan oposisi dapat dilihat sejak sejumlah orang dipanggil Presiden Joko Widodo untuk ke Istana Negara. Hingga saat ini ada tiga partai yang berada di luar pemerintah yaitu PKS, Partai Demokrat dan PAN.

Sedangkan Gerindra memutuskan untuk berbalik arah menjadi pendukung pemerintah. Padahal sebelumnya, kedua partai yang itu PAN dan Demokrat sempat diprediksi akan bergabung dengan pemerintah.

Bahkan ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat disebutkan akan menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. "Jadi saya membayangkan tadi dia (Jokowi) sudah punya nama, mungkin kalau dia butuh anak-anak muda yang kalau soal kecepatan ya saya tidak ragu untuk menyebut nama Mas AHY sebagai tokoh muda yang tampil itu," kata Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan usai pelantikan Jokowi di gedung DPR/MPR, Minggu (20/10).

Namu, hingga hari pengumuman menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf tidak ada satupun yang berasal dari partai milik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Partai ini kemudian menyatakan akan bersikap kritis terhadap pemerintah.

"Kita berharap semua yang diperjuangkan sesuai aspirasi kepentingan masyarakat benar-benar ditampung dan dijalankan dalam bentuk program kemasyarakatan," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/10). "Kami akan berlaku kritis ketika program-program atau kebijakan itu mungkin masih dirasakan belum sesuai dengan masyarakat. Yang penting negara adil, rakyat sejahtera."

Senada, PAN juga menegaskan posisinya sebagai partai non-pemerintah setelah tidak ada kadernya yang dipanggil untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. "Jadi kata oposisi itu menurut saya kurang pas. Tapi kalau bahwa kita di luar pemerintah dan mengontrol bagian dari penyeimbang," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Selasa (22/10). "Atau memberikan kritik saran, agak berbeda dengan yang di dalam pemerintah itu mungkin bisa."

Sedangkan PKS tetap pada pendiriannya yang sejak Pilpres 2019 berakhir sudah menegaskan akan berada di oposisi. Bahkan Presiden PKS Sohibul Iman menolak bertemu Jokowi di Istana Negara sebelum kabinet terbentuk.

"Kami di luar dan kami kritis," ucap Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Jumat (18/10). Ia juga mengatakan jika pola pendukung dan oposisi ini cair dan tak tetap. "Koalisi oposisi itu di Indonesia cair, boleh jadi sekarang kelihatannya semuanya masuk (koalisi), tetapi 3-6 bulan ke depan ketika koalisi gemuk ini tidak terkelola dengan baik, peluang satu per satu pindah ke oposisi ada juga gitu loh," kata Mardani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).