WowKeren - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan kabinet barunya yakni Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10) kemarin. Menariknya, terdapat banyak kejutan dari nama-nama menteri yang diumumkan itu.

Beberapa nama yang mengejutkan publik diantaranya adalah Nadiem Makarim dan Wishnutama yang merupakan sosok milenial saat ini. Selain itu, hadirnya rival Jokowi dalam Pilpres yakni Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan juga menuai pro dan kontra.

Tak hanya Prabowo, munculnya Purnawirawan Jenderal Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag) pun menjadi sorotan. Hal ini karena Fachrul Rozi tidak datang dari kalangan agama Islam sebagaimana biasanya. Presiden Jokowi pun memberikan tugas khusus kepada pria kelahiran Aceh ini, salah satunya adalah menangkal radikalisme.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengingatkan agar Fachrul Rozi nantinya tidak sembarangan dalam menangkal radikalisme. "Harus tetap terukur jangan 'gebyah uyah' (menyamaratakan). Artinya, jangan sembarangan untuk ini radikal, ini bukan radikal," kata Haedar.

Menurutnya, dalam konteks apapun perlu ada pemahaman yang komprehensif agar dalam melakukan penanganan tidak menyamaratakan penanganannya. Hal ini karena menurutnya bagian-bagian yang berpotensi ekstrem dan radikal bukan hanya agama, namun juga perilaku berbangsa dan perilaku sosial.

Maka, Haedar berharap agar radikalisme tidak dilekatkan pada agama, apalagi tertuju pada agama tertentu. "Beragama, bernegara, berideologi, bersosial itu juga ada kecenderungan ekstrem dan radikal yang mengarah pada kekerasan. Kita banyak contoh kejadian-kejadian di tanah air kita ini bahwa korban dari tindakan-tindakan yang ekstrem bukan hanya karena agama. Oleh karena itu harus terukur," ujarnya.

Menurutnya, Agama dan institusi keagamaan harus menjadi kekuatan yang mencerdaskan, mendamaikan, memajukan, serta menyatukan serta membela nilai-nilai rohani dan keadaban yang baik. "Saya pikir semua agama kan begitu komitmennya," katanya.

Haedar juga berpesan agar Menag yang baru dapat memposisikan diri sebagai menteri untuk semua golongan. Ia kemudian mencontohkan, meski pernah memiliki latar belakang militer, Menag harus berdiri untuk semua rakyat Indonesia, bukan hanya untuk golongan militer. "Nanti kalau hanya mengurus golongannya, mengurus kepentingannya nanti malah timbul ketidakadilan," pungkasnya.