WowKeren - Presiden Joko Widodo telah melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar para menteri tersebut segera menyetorkan Laporan Harta Kekayaan sebagai Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan dari tindak pidana korupsi. "Dalam momentum ini, sebagai bagian dari tindakan pencegahan korupsi, maka KPK mengimbau para Menteri untuk segera melaporkan LHKPN ke KPK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (24/10).

Lebih lanjut, Febri menjelaskan bahwa hal tersebut penting diutamakan oleh menteri yang baru menjabat. Sedangkan untuk menteri yang yang sebelumnya telah menjadi penyelenggara dan sudah melaporkan LHKPN periodik 2019, maka tidak perlu lagi menyerahkan LHKPN untuk tahun ini.

"Pelaporan LHKPN berikutnya cukup dilakukan dalam rentang waktu Januari-31 Maret 2020 (Pelaporan Periodik LHKPN untuk perkembangan Kekayaan Tahun 2019)," jelas Febri. Untuk menteri yang baru menjabat wajib melaporkan LHKPN dalam kurun waktu tiga bulan.

"Dan bagi mantan Menteri Kabinet Kerja sebelumnya yang tidak lagi menjadi Penyelenggara Negara, maka diwajibkan melaporkan kekayaan setelah selesai menjabat dalam jangka waktu 3 bulan," imbuhnya.

KPK mengingatkan pentingnya pelaporan LHKPN bagi para menteri. Karena hal tersebut bisa jadi contoh untuk anak buahnya di kementerian. "Kesadaran pucuk Pimpinan untuk melaporkan LHKPN merupakan contoh baik yang diharapkan bisa ditiru oleh para pejabat di lingkungannya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik 38 menteri dan pejabat setara menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dari ke 38 orang tersebut, 17 orang di antaranya merupakan tokoh-tokoh yang telah menjabat menteri di Kabinet Kerja. Sementara 21 orang sisanya merupakan wajah baru.

Adapun wajah-wajah lama yang hadir adalah Menko Perekonomian Airlanda, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Sedangkan wajah-wajah baru adalah Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Jendral Tito, Menhan Prabowo Subianto, Mendikbud Nadiem Makarim dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama.