WowKeren - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku bahwa Jembatan Holtekamp di Papua akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir pekan ini. Jembatan Holtekamp sendiri merupakan jembatan terpanjang di Bumi Cendrawasih.

"Katanya Sabtu, Dirjen kami sudah ke sana," ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (24/10). "Ya itu memang Presiden yang ke sana."

Menurut Basuki, Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Papua pada hari Sabtu (26/10) besok. Nantinya, Jokowi akan memiliki banyak kegiatan dalam kunkernya di Bumi Cendrawasih, terutama meninjau lokasi pasca kerusuhan. Setelah itu, Basuki juga menyebut Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Ambon dan Palu.

"Pasti melihat kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan setelah kerusuhan ada di Jayapura, Wamena," terang Basuki. "Fixed-nya, jadwalnya, rutenya belum dapat, tapi tadinya mau dari Jayapura dulu atau Sorong dulu. Sorong kemudian keliling lalu ke Manokwari, lalu Jayapura, lalu diteruskan ke Ambon dan ke Palu. Jadi mungkin sampai Selasa."

Sementara itu, jembatan Holtekamp yang masuk dalam mega proyek infrastruktur ini merupakan komponen penting dari jaringan jalan Trans Papua. Pembangunan jembatan ini sudah dimulai sejak 9 Mei 2015 lalu dengan nama resmi Jembatan Layang Hamadi-Holtekamp.

Dengan total 733 meter, jembatan ini menjadi yang terpanjang di Papua. Diketahui, jembatan ini menghubungkan daerah Hamadi di Distrik Jayapura Selatan dengan daerah Holtekamp di Distrik Muara Tami.

Sebelumnya, jembatan Holtekamp ini belum bisa diresmikan oleh Jokowi karena persoalan lahan. Menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, saat itu masih ada persoalan lahan di bagian jalan akses.

"Iya (Holtekamp belum bisa diresmikan), karena masalah tanah. Holtekamp itu kan ada bentang utama, ada jalan pendekat, dan jalan akses. Kalau fisiknya sudah selesai. Bentang utama, jalan pendekatnya sudah. Yang belum itu jalan akses," terang Endra pada September 2019 lalu, dilansir detikcom. "alan akses itu bukannya belum selesai, tapi ada sebagian yang belum diselesaikan pembayaran tanahnya. Itu tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, Jayapura. Itu komitmen daerah untuk menyelesaikan."