WowKeren - Presiden Joko Widodo telah resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru menggantikan Rini Soemarno. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, lantas berbicara soal sosok Menteri BUMN yang baru tersebut.

"Ya apa pun kan seluruh kabinet kan hak prerogatif dari Presiden. Ya kita lihat saja kinerjanya ke depan. Itu yang akan dicermati Bapak Jokowi. Bagi PDI Perjuangan, melalui kongres kita kan sudah menetapkan dari kebijakan politik ekonomi yang dijalankan BUMN," tutur Hasto di Menteng pada Kamis (24/10). "Dengan demikian, PDI Perjuangan tentu saja menyodorkan kepada Presiden Jokowi terkait dengan politik ekonomi dengan menempatkan BUMN sebagai alat negara untuk mencapai tujuan bernegara."

Selain itu, Hasto juga menyinggung soal mantan Menteri BUMN Rini. PDIP memang dinilai memiliki hubungan kurang harmonis dengan Rini selama 5 tahun periode pertama Presiden Jokowi.

Hasto menjelaskan bahwa PDIP hanya mengkritisi kebijakan Rini. Ia lantas menyinggung soal insiden kebakaran pipa Pertamina di daerah Cimahi yang diduga dipicu oleh proyek kereta cepat.

"Kan kalau ketika kami mengkritisi Bu Rini kan juga dari sisi kebijakannya," ujar Hasto. "Buktinya kemarin kereta api cepat saja koordinasinya kurang baik sehingga membuat pipa Pertamina meledak."

Setelah itu, Hasto berbicara soal pengelolaan BUMN. Menurut Hasto, pengelolaan BUMN ini harus mencapai tujuan bernegara.

"Ya karena itulah politik ekonominya harus jelas dimana BUMN itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. BUMN sebagai alat negara untuk mencapai tujuan bernegara," jelas Hasto. "Apa tujuan bernegara, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan seterusnya."

Hasto juga kembali mengungkit banyaknya persoalan di badan BUMN pada masa kepemimpinan Rini. Ia pun menekankan kembali bahwa BUMN harus bertanggung jawab kepada negara.

"Ya teman-teman pers bisa melihat berbagai persoalan-persoalan yang muncul. Berbagai kasus yang kemudian sempat mencuat ke publik. Kita ingin BUMN dikelola dengan orang profesional dengan penuh akuntabilitas," pungkas Hasto. "Tidak boleh ada intervensi kepada BUMN, selain organ BUMN, tetapi juga dengan tanggung jawab bagi kepentingan negara yang sebesar-besarnya."