Peneliti Andi Zulkarnain menilai jika keputusan Presiden Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai menteri lebih banyak manfaatnya dari pada kerugiannya.
- Wahyu
- Jumat, 25 Oktober 2019 - 13:08 WIB
WowKeren - Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) menimbulkan penolakan dari beberapa kalangan masyarakat. Selain karena pernah tersangkut kasus HAM, Prabowo Subianto juga merupakan rival Presiden Joko Widodo sejak Pilpres 2014 hingga 2019 lalu.
Apalagi, Gerindra yang dulunya merupakan partai oposisi kini memiliki dua menteri di kabinet. Selain Prabowo Subianto, Edhy Prabowo yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pun kini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti.
Akan tetapi, seorang peneliti yakni Andi Zulkarnain menilai penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menhan lebih besar manfaatnya dari pada kerugiannya. Ia mengistilahkannya dengan kata mashlahat (manfaat) dan mudharat (kerugian).
"Potensi mudharat itu tetap ada," ujar Zulkarnain yang dilansir Antara pada Jumat (25/10). "Tapi mashalahat Prabowo masuk kabinet saat ini jauh lebih besar."
Menurutnya, fakta sosial politik saat ini mengenai perpecahan di tengah masyarakat Indonesia yang saling curiga, nyinyir, dan lain-lain adalah yang harus Presiden Jokowi selesaikan lebih dulu di tahap awal usai pelantikannya sebagai presiden.
Dosen ilmu politik di Universitas Kristen Indonesia itu menganggap wewenang Menhan juga terbatas dengan adanya sistem presidensil. "Dalam sistem presidensil, Jokowi punya wewenang yang cukup besar, termasuk untuk menertibkan pihak yang tidak sesuai komitmen," ujarnya.
Hal tersebut menurutnya dapat diketahui ketika Jokowi mengingatkan para menterinya agar bekerja dengan serius menjamin tercapainya program pembangunan. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Jokowi kala itu.
Selain itu, Prabowo yang merupakan Menhan juga berada di bawah kontrol Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang kini dijabat oleh tokoh yang dekat dengan Presiden Jokowi yakni Mahfud MD. Sebagai Menkopolhukam, Mahfud dapat mengontrol kinerja Prabowo dengan hak veto yang dimilikinya.
Zukkarnain mengatakan bahwa Gerindra adalah partai oposisi yang selalu berkompetisi dengan partai pengusung Jokowi sejak 2014 yang hingga saat ini belum mencicipi kekuasaan. Oleh karena itu, wajar jika dua kader Gerindra dipilih oleh Jokowi sebagai menteri.
"Sebagaimana manusia, ada batas orang untuk bisa berpuasa, menahan drii dari makanan dan minum," katanya. "Setelah sekian jam menahan, maka kita harus berbuka untuk bisa bertahan hidup. Demikian pula dalam politik."
Akan tetapi, Zulkarnain juga mengingatkan agar Jokowi tetap menjaga solidaritas tim pendukung dan relawan yang telah berusaha sejak lama untuk memenangkannya dalam Pilpres. "Tim lama perlu dirawat agar tidak pecah dan mengganggu kerja-kerja Jokowi untuk mengeksekusi tumpukan janji politiknya kepada 265 juta rakyat Indonesia," ujarnya.
Zulkarnain juga memperingatkan Jokowi untuk memperlakukan Prabowo sebagaimana mestinya. Jika tidak dikelola dengan baik, menurutnya, Prabowo bisa menjadi "kuda troya" dalam rumah politik Jokowi. "Dia bisa saja menjadi penyebab berkobarnya api kecemburuan dalam tim inti yang berdampak pada ambruknya bangunan koalisi yang tertata sejak 2014 silam," ungkapnya.
(wk/wahy)
