WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak mungkin pihaknya membeli lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar seperti yang sempat tertera dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020. Anies juga mengakui ada beberapa kejanggalan lain dalam rencana anggaran tersebut.

"Enggak mungkin beli lem Aibon Rp 82 miliar. Saya itu menemukan beli Rotring Rp 35 miliar, ballpoint Rotring. Kemudian ATK Rp 1,6 triliun," tutur Anies di Balai Kota DKI pada Rabu (30/10). "Jadi itu sudah kita temukan, itu yang akan koreksi. Dan ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia."

Menurut Anies, dirinya sudah mengecek satu per satu rencana anggaran tersebut dan menyampaikan kejanggalan pada bawahannya. Namun, ia sengaja tidak mengumumkan temuannya tersebut ke publik.

"Satu-satu lihatin, tim kita review satu, satu, dan saya panggil semuanya, saya tunjukkan keanehan itu. Saya tidak umumkan keluar," ujar Anies. "Karena saya mau koreksi tidak bisa seperti ini terus. Kalau umumkan menimbulkan kehebohan Gubernurnya kelihatan keren sih."

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut lantas menilai bahwa masalah penganggaran tersebut sudah terjadi selama bertahun-tahun. Sistem yang digunakan oleh Pemprov DKI saat ini memang sudah digital, namun pengecekannya masih dilakukan secara manual.

"Terlalu detail di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh diverifikasi dan dibahas," jelas Anies. "Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi."

Permasalahan penganggaran ini, tutur Anies, telah muncul di era Gubernur DKI sebelumnya. Oleh sebab itu, Anies mengaku tidak mau mewariskan sistem ini ke Gubernur penerusnya.

"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke Gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk Gubernur berikutnya," pungkas Anies. "Agar Gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang, itu nanti tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual."