Pembentukan provinsi Papua Selatan dinilai akan menambah keberadaan personel militer dan keamanan di wilayah baru tersebut yang dikhawatirkan akan mengundang reaksi masyarakat.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 31 Oktober 2019 - 08:16 WIB
WowKeren - Pemerintahan periode kedua Joko Widodo kini diketahui tengah merancang pemekaran wilayah Papua. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahkan telah mengungkap nama Provinsi baru dalam pemekaran tersebut, yakni Papua Selatan.
Namun sayangnya, kebijakan tersebut justru diprediksi tidak akan bisa menyelesaikan akar masalah konflik di Papua. Pembentukan provinsi Papua Selatan dinilai akan menambah keberadaan personel militer dan keamanan di wilayah baru tersebut.
Menurut tokoh Papua sekaligus Ketua Sinode Gereja Kingmi, Pendeta Benny Giay, penambahan pasukan militer di wilayah baru dikhawatirkan akan mengundang reaksi masyarakat yang dapat mengulang konflik berkepanjangan. Sementara itu, persoalan rasisme yang belakangan mencuat di Papua justru akan teralihkan dengan adanya isu pemekaran tersebut.
"Kami berpikir (pemekaran) ini bukan solusi," tutur Benny dilansir CNN Indonesia pada Kamis (31/10). "Ini hanya untuk memperbanyak militer, memperbanyak institusi keamanan di Tanah Papua."
Pemerintah, tutur Benny, sebaiknya menyelesaikan masalah besar rasisme dengan menangkap dan mengadili dalangnya dibanding melakukan pemekaran wilayah. Selain itu, apabila masyarakat Papua menolak pemekaran tersebut, maka bisa jadi mereka akan kembali berhadapan dengan aparat keamanan.
"Itu (rasisme) sangat sensitif buat kami. Kebijakan pemekaran itu tidak usah, karena hanya menambah beban," jelas Benny. "Nanti masyarakat di sini akan tolak, dan itu akan bermasalah dengan tentara lagi, dengan polisi lagi."
Hal senada juga diungkapkan oleh akademisi dari Universitas Cendrawasih, Marinus Yaung. Menurut Yaung, pemekaran provinsi akan berimbas pada pengerahan aparat melalui penambahan Kodam baru serta distribusi pasukan yang makin disebar di pelosok Papua.
Kondisi ini tidak akan menjamin konflik yang berujung kekerasan akan meredup. "Pemerintah lupa bahwa pemerintah hanya mengendalikan kekerasan, tapi tidak konflik," kata Yaung.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD telah menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua ini akan membuat pengelolaan pembangunan lebih efektif. Selain itu, pemekaran wilayah ini juga diharap dapat membangun iklim politik yang lebih kondusif.
"Sekarang Kementerian Dalam Negeri sedang bicara soal Papua, dalam pengertian bagaimana membangun iklim kondusif politik di Papua," ungkap Mahfud pada Selasa (29/10). "Pendekatan kultural dan kemanusiaan itu harus tetap menjadi fokus utama tanpa menghilangkan pendekatan hukum dan keamanan, serta pendekatan militer kalau diperlukan misal kalau ada separatisnya."
(wk/Bert)
