WowKeren - Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 akan dibuka pada 11 November mendatang. Menjelang pembukaan seleksi CPNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memberikan peringatan kepada para pegawainya agar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurut Tjahjo, dirinya tak segan memberikan sanksi pada pegawai yang terbukti melakukan KKN di seleksi CPNS 2019. Tak tanggung-tanggung, sanksi yang diberikan berupa pemecatan.

"Kami juga sudah mengingatkan, kalau sampai ada yang KKN akan segera kami beri sanksi," tutur Tjahjo di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10). "Akan kami berhentikan."

Tjahjo menegaskan bahwa Kementeriannya akan menjalankan proses seleksi CPNS 2019 secara adil dan transparan. "Kami jamin bahwa KemenPAN-RB akan clean and clear," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, pengumuman terkait seleksi CPNS 2019 sempat tertunda. Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) salah satu alasannya adalah adanya perubahan kepemimpinan KemenPAN-RB, dari yang semula dikepalai oleh Syafruddin kini berganti kepada Tjahjo.

Tjahjo lantas telah menandatangani surat terkait pembukaan pendaftaran seleksi CPNS 2019 pada Senin (28/10). Dalam lembaran yang telah ditandatangani tersebut, tertulis bahwa pendaftaran seleksi CPNS akan dibuka di 68 kementerian/lembaga. Selain itu sebanyak 462 pemerintah provinsi/kabupaten/kota juga akan membuka pendaftaran CPNS.

Tahun ini, laman resmi untuk mengakses seleksi CPNS adalah https://sscasn.bkn.go.id. Pemerintah juga sepakat untuk tidak membuka formasi tenaga administrasi.

Totalnya ada 152.286 formasi yang siap dibuka dalam seleksi CPNS kali ini. Dengan 37.425 merupakan formasi di Kementerian/Lembaga sedangkan sisanya tersebar di 462 pemerintah daerah.

Meski ditunggu banyak pihak, seleksi CPNS 2019 ini juga membuat sejumlah pihak khawatir. Kaum guru honorer misalnya, merasa cemas posisi mereka bakal digantikan oleh tenaga akademik anyar yang dijaring lewat seleksi CPNS.

"Sampai saat ini tidak ada kejelasan apa-apa dan itu juga menjadi ketakutan tersendiri buat K2 (Honorer Kategori 2)," ungkap Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih. "Kalau nanti CPNS yang duluan terima SK berarti yang status belum jelas akan tersingkir dengan sendirinya karena sudah diisi tenaga yang baru dan tu beban moral luar biasa buat K2 yang tidak dapat diartikan dengan kata-kata."