Koalisi Sipil menyindir Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak memiliki adab sopan santun terkait keputusannya untuk tidak menerbitkan Perppu demi mencabut RUU KPK.
- Ruth Meliana
- Senin, 04 November 2019 - 10:12 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah memastikan untuk tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut revisi UU KPK. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari yang tergabung dalam Koalisi Sipil "Save KPK" ikut memberikan sindiran terhadap kebijakan Presiden Jokowi tersebut.
Sebelumnya Jokowi menyatakan tidak akan menerbitkan Perppu KPK untuk sementara waktu ini karena ingin menghormati proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Kala itu, Jokowi menyebutkan keputusannya untuk tidak menerbitkan Perppu KPK sebagai sopan santun dalam bertata negara.
Andalas Feri Amsari lantas balik mempertanyakan adab sopan santun Presiden Jokowi yang tak kunjung menerbitkan Perppu KPK. Menurut Feri, pengesahan revisi UU KPK yang dilakukan DPR sendiri juga tidak memiliki sopan santun lantaran partisipasi hingga KPK sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan.
"Adab sopan santun Presiden ketika membahas revisi UU KPK itu ada atau tidak?," kata Feri di di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (3/11). "Ketika kemudian partisipasi publik tidak dilibatkan, dan KPK sendiri sebagai lembaga yang konon katanya dianggap sebagai lembaga eksekutif, juga tidak dilibatkan presiden pada pembahasan."
Tak hanya itu, Feri juga kembali mempertanyakan kesopanan Jokowi yang dengan mudahnya meloloskan revisi UU KPK padahal telah memicu kontroversi masyarakat tersebut. Apalagi, pengesahan revisi UU KPK juga dilakukan saat sebagian besar anggota dewan bolos pada rapat paripurna.
Pada saat pengesahan, tercatat hanya 107 orang yang hadir. Sementara itu sebanyak 182 orang tidak hadir walalupun nama mereka secara membingungkan bisa tercatat dalam daftar hadir.
Feri juga mengingatkan tentang adab sopan santun ketatanegaraan Jokowi yang sebelumnya juga sempat menjanjikan akan menerbitkan Perppu KPK setelah menemui beberapa tokoh bangsa. Pertemuan itu digelar setelah pemerintah terus didesak oleh gelombang aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa di sejumlah wilayah Indonesia.
"Apakah Presiden bisa dianggap sopan ketika berjanji akan mempertimbangkan terbitnya Perppu dan segera memberi tahu tokoh-tokoh senior itu apa yang jadi pilihannya," kata Feri. "Sampai hari ini tidak dikasih tahu, disampaikan hanya melalui media."
(wk/lian)
