WowKeren - Anggota DPR RI yang juga tokoh budaya Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta agar pemerintah mau mengubah aturan seragam yang diterapkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah yang dimaksud di sini adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Agama.

Menurut Dedi, ketentuan mengenai seragam ASN yang ada saat ini merupakan warisan sejak zaman kolonial Belanda. Ia kemudian mencontohkan seragam sehari-hari PNS yang memiliki lengan pendek berbahan wol atau biasa disebut jas tongki.

Menurutnya, pakaian tersebut adalah yang biasa dipakai oleh orang Belanda untuk berburu. "Itu pakaian gaya Belanda yang biasa dipakai untuk berburu," kata Dedi dilansir dari Kompas, Senin (4/11).

Selain tak cokok dilihat dari segi budaya, pakaian semacam itu juga dianggap kurang sesuai dengan kondisi iklim di Indonesia. Sebab, pakaian berbahan wol biasa dipakai di daerah dingin sedangkan kondisi itu bertolak belakang dengan Indonesia yang memiliki iklim panas. Sebaliknya, ia menyebut bahwa bahan sutera lebih baik untuk dipakai di Indonesia.

"Suhu Indonesia itu cocoknya menggunakan pakaian dari sutera," lanjut Dedi. "Bahan baku sutera itu masuk alam Indonesia."

Bukan hanya seragam ASN, Dedi juga menyoroti pakaian untuk pejabat legislatif yang biasa dipakai di acara resmi. Saat acara resmi atau mengambil keputusan, para pejabat legislatif biasa memakai pakaian sipil lengkap (PSL) yang berupa baju jas dengan dasi.

Buntutnya, pakaian-pakaian semacam itu membuat tubuh menjadi gerah sehingga mau tak mau harus menggunakan pendingin ruangan untuk menyesuaikannya. Akibatnya, menyalakan pendingin ruangan yang terus-menerus juga tak baik untuk lingkungan karena bisa ikut menyumbang pemanasan global. "Agar suhu dingin, maka harus menggunakan AC dengan PK tinggi dan itu akan merusak lapisan ozon," tegas Dedi.

Ia pun menyarankan agar seragam PNS dibuat lebih khas nusantara. "Sehingga akan tercipta keragaman budaya dan identitas budaya mereka tidak terhapus," imbuh Dedi.