WowKeren - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah untuk menertibkan pengelolaan parkir. Hal itu demi menjaga iklim investasi di Indonesia tetap kondusif.

Sebab, pengelolaan parkir yang buruk tak hanya saja merugikan masyarakat, namun juga bisa mengancam investasi. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

"Pak Mendagri mengimbau agar Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah," kata Bahtiar melalui keterangan pers, Rabu (6/11). "Jangan sampai merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi."

Pengelolaan parkir yang menarik retribusi bisa mempengaruhi minat investor. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus menangani hambatan-hambatan investasi semacam itu. Sebab, masalah investasi sendiri telah mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Pungutan retribusi parkir ini nilai uangnya sangat besar," lanjut Bahtiar. "Terutama di perkotaan dan menjadi salah satu sumber pungutan liar."

Bahtiar menuturkan bahwa pungutan liar tak hanya meresahkan masyarakat, namun juga merugikan Pemda setempat karena bisa mengurangi pemasukan. Oleh sebab itu, diperlukan penataan yang baik untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pungutan liar dalam pengelolaan parkir.

Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan koordinasi dari para aparat. Ia juga akan menindak oknum aparat yang justru melindungi pengelolaan parkir liar.

"Sehingga perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan saber pungli, penindakan premanisme," tutur Bahtiar. "Baik perorangan maupun kelompok masyarakat termasuk preman yang dibungkus ormas."

Ke depan, ia berharap agar penarikan retribusi parkir bisa dilakukan secara transparan. Penarikan tersebut bisa dilakukan dalam dua cara, yakni dipungut sendiri oleh aparat Pemda atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Sebelumnya, sempat viral video yang memperlihatkan pemaksaan ormas di Bekasi untuk mengelola lahan parkir di minimarket. Terkait hal ini, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan pihaknya memang tengah menggali potensi untuk menaikkan pendapatan anggaran daerah (PAD).