Tanggapi Wacana Evaluasi Pilkada, Bima Arya: Cukup Perbaiki Sistemnya
Nasional

Mendagri Tito Karnavian menginginkan adanya evaluasi pemilihan kepala daerah. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya mengusulkan cukup memperbaiki sistem pilkada langsung.

WowKeren - Belakangan ini, wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, evaluasi tersebut disinyalir dapat mengubah sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung atau via DPRD.

Menanggapi isu tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa dirinya tetap menganggap pilkada langsung adalah cara yang terbaik. Mengenai evaluasi pilkada, Bima menyarankan agar sistemnya saja yang diperbaiki.

Hal ini karena menurutnya pilkada langsung merupakan cermin dari sebuah bentuk demokrasi. Menurutnya, pilkada langsung dapat memaksa para pemimpin agar bekerja keras. Selain itu, pilkada langsung juga membuka ruang yang luas untuk kaderisasi kepemimpinan nasional.

"Esensi dari demokrasi adalah partisipasi," kata Bima pada Selasa (12/11). "Pilkada langsung menjamin itu. Bukan saja pada tahap pemilihan, tapi juga pada saat pemerintahan, karena pemilih punya hak untuk menagih janji kampanye."


Sementara itu, untuk di daerah tertentu yang indeks sosial ekonominya rendah, bisa saja dilakukan mekanisme lain dalam penerapan pilkada. Meski begitu, politisi PAN ini tetap menginginkan agar sistem pilkada langsung jangan dihapus.

Mengenai tingginya biaya pemilu langsung, Bima beranggapan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, ketika pemilih (masyarakat) makin terdidik, maka biaya pilkada juga akan semakin murah. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk diadakan kesepakatan mengenai komponen aja sama yang dibebankan ke negara, partai, dan juga kandidat.

"Sempurnakan saja sistemnya," ujarnya. "Selain itu kan bisa disepakati komponen pembiayaan apa yang dibebankan negara dan mana yang oleh partai atau kandidat."

Di sisi lain, wacana evaluasi pilkada tersebut sudah ditampung oleh Presiden Joko Widodo untuk dibahas bersama jajarannya. Untuk mengantisipasi adanya perubahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menyiapkan solusi yakni sistem e-rekap. Hal ini karena tahapan rekap suara pada pilkada langsung dinilai masih kurang efektif dan efisien.

"Tentu tahapan menarik perhatian adalah tahapan penghitungan suara," kata Wahyu dilansir Detik, Rabu (13/11). "Itu kemarin, waktu dan beban kerjanya luar biasa. Kita gunakan e-rekap, maka proses penghitungan suara dapat dilaksanakan lebih cepat dan efektif."

(wk/wahy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Berita Terkait