Setuju Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Pakar Sebut Masalahnya Ada di Parpol
Nasional

Pakar Hukum Tata Negara yakni Bivitri Susanti setuju jika pilkada langsung perlu dievaluasi. Namun, ia mengatakan bahwa masalahnya sebenarnya terdapat di partai politik.

WowKeren - Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya ingin melakukan evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Hal ini karena ia menilai bahwa sistem pilkada langsung memakan biaya yang tak sedikit.

Wacana evaluasi pilkada tersebut menimbulkan beberapa kekhawatiran diantaranya yakni dihapuskannya pilkada langsung. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan bahwa evaluasi tersebut berpotensi mengubah pilkada langsung menjadi tidak langsung, yakni dipilih oleh DPRD.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti setuju jika pilkada langsung perlu dievaluasi karena berbiaya tinggi. Namun, ia mengatakan tak tepat jika evaluasi itu mengarah pada pengubahan mekanisme pilkada langsung menjadi tak langsung.


Bivitri mengatakan bahwa permasalahan yang sebenarnya bukan berada di penyelenggaraan pilkada, melainkan berada di partai politik (parpol). "Menurut saya masalahnya ada di partai politik, bukan di pemilihan langsungnya," kata Bivitri pada Minggu (17/11).

Ia mengakui bahwa biaya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah memang tinggi. Namun, biaya tinggi itu justru disyaratkan oleh internal partai. Hal ini karena pada umumnya, mereka yang ingin maju di pilkada harus membayarkan sejumlah biaya ke parpol. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa yang harus dibenahi adalah partai, bukan dengan mengubah mekanisme pilkada.

"Jadi buat saya usulan untuk menghapuskan pilkada langsung itu lebih ke logikanya lompat," katanya yang dilansir Kompas pada (17/11). "Jadi tidak menelaah dulu masalahnya ada di mana, apakah di partai politiknya sudah bagus benar, sehingga kalau orang mau naik jadi cagub itu mekanismenya demokratis atau harus bayar partai politiknya."

Menurutnya, selama reformasi belum dilakukan di dalam internal parpol, maka mengubah mekanisme pilkada tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Bivitri pun ingin agar pilkada tetap dilakukan secara langsung. "Menurut saya pilkada harus tetap langsung karena itu salah satu kunci dari demokrasi kita," tuturnya.

(wk/wahy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Berita Terkait