WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi kian mantap untuk meluncurkan Kartu Pra Kerja. Kartu Pra Kerja sendiri adalah salah satu program yang digagasnya saat kampanye April 2019 lalu.

Pemerintah pun kian mantap untuk mematangkan rencana tersebut. Kali ini, Komisi IX DPR RI ikut menyoroti data penerima program tersebut. Kurniasih Mufidayati dari fraksi PKS meminta agar pemerintah belajar dari kasus BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui, masalah defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan hingga kini masih belum tuntas. Bahkan diproyeksikan defisit BPJS Kesehatan bakal menyentuh angka Rp 32 triliun.

Kurniasih ingin agar Kartu Pra Kerja dipertimbangkan, terkait keberlangsungannya selama jangka pendek maupun panjang. Ia menegaskan bahwa program tersebut harus tepat sasaran diberikan kepada yang memang benar-benar berhak membutuhkan. Ia tidak ingin jika masalah defisit BPJS Kesehatan terulang kembali di program yang lainnya.

"Melihat Kartu Pra Kerja bisa berlangsung jangka panjang atau tidak?" kata Kurniasih di Jakarta, Rabu (20/11). "Kita harus belajar dari BPJS Kesehatan. Diberikan kepada yang berhak. Tapi kendala adalah data. Jangan sampai di BPJS terulang ke Kartu Pra Kerja."

Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 10 triliun untuk menggaji sekitar 2 juta pengangguran mulai 2020 nanti. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa program kartu tersebut akan dimanfaatkan untuk pelatihan skill para calon pencari kerja. Program Kartu Pra Kerja itu akan dibagi atas pelatihan, sertifikasi, insentif pasca pelatihan dan pengisian survei.

Kurniasih kemudian menyinggung soal program Kartu Jakarta Pintar. Ia menuturkan bahwa meskipun kartu tersebut sudah diproteksi namun tetap saja pemegang kartu masih menyalahgunakan peruntukan manfaat kartu tersebut. Ia kemudian mempertanyakan apakah Kartu Pra Kerja adalah solusi yang tepat untuk menjawab masalah pengangguran di Indonesia.

"Di Jakarta, KJP walaupun sudah diproteksi bisa disalahgunakan pemegang. Dia main mata dengan pemilik tokonya. Bagaimana kontrol supaya tidak disalahgunakan?" tegas Kurniasih. "Apakah dengan Kartu Pra Kerja itu dijamin dapat kerja nasibnya gimana, persoalan angka pengangguran ini tak terselesaikan."