Ketua Tim Sukses calon ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo yakni Ahmadi Noor Supit menilai bahwa Airlangga tak adil dalam memperlakukan pendukung Bamsoet. Ia menilai tindakan tersebut akan membuat Golkar pecah lagi.
- Wahyu
- Kamis, 21 November 2019 - 12:50 WIB
WowKeren - Pada tahun 2014 hingga 2016 lalu, sempat terjadi perpecahan di internal Partai Golongan Karya (Golkar). Perpecahan tersebut terjadi karena ada dua kubu yang berbeda yakni Aburizal Bakrie alias Ical serta Agung Laksono.
Perpecahan tersebut diprediksi akan kembali terjadi menjelang Munas Golkar. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Sukses calon ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) yakni Ahmadi Noor Supit.
Menurut Supit, hal ini terjadi karena Ketua Umum Golkar Airlangga dinilai tidak adil dalam memperlakukan para pendukung Bamsoet. "Golkar pecah lagi karena tindakan anti demokrasi dan intimidatif dari Airlangga Hartarto dan orang-orang dekat sekelilingnya," ujarnya pada Rabu (20/11).
Supit menurutkan bahwa Airlangga sejak awal sudah mengingkari kesepakatan. Meskipun Bamsoet kini sudah mendapat kursi Ketua MPR, namun para pendukungnya di partai tak terakomodir. Pasalnya, Airlangga dikabarkan melanggar janji untuk menempatkan pendukung Bamsoet di sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.
Hal tersebutlah yang membuat Bamsoet kini kembali maju sebagai Calon Ketua Umum Golkar. "Itu membuat gerbong Bamsoet semakin militan dan membuat Bamsoet sulit untuk tetap bertahan pada posisi cooling down," kata Supit.
Belakangan, Supit mengungkapkan bahwa Airlangga sudah sewenang-wenang melakukan penggusuran sejumlah posisi serta pemecatan sejumlah tenaga ahli Fraksi Partai Golkar yang mendukung Bamsoet. Selain itu, Airlangga juga dituding melakukan pencoretan terhadap seluruh anggota kepanitiaan Munas Golkar yang terindikasi pro Bamsoet.
Tindakan tersebut menurut Supit melanggar keputusan rapim. "Tindakan ini jelas-jelas melanggar gentleman agrement dan melanggar keputusan rapim tentang mendahulukan musyawarah mufakat sebelum voting," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR ini pun menilai bahwa Airlangga kian menunjukkan kekuasaan yang otoriter dan suka-suka menjelang Munas Golkar. "Hal itu tentu saja akan memunculkan perlawanan dan berpotensi melahirkan Munas tandingan seperti Ancol vs Bali pada waktu lalu dan permasalahan hukum lainnya," tutur Supit.
Munas Partai Golkar sendiri akan diselenggarakan pada 3-6 Desember 2019. Nantinya, musyawarah yang akan menentukan siapa Ketua Umum Golkar selanjutnya itu akan diadakan di Jakarta.
(wk/wahy)
