Kepala Kebijakan Publik di Indonesia untuk Facebook Ruben Hattari mengaku jika pihaknya belum pernah dihubungi oleh pemerintah untuk membicarakan perihal pajak.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 21 November 2019 - 14:17 WIB
WowKeren - Pajak merupakan sumber penghasilan negara yang tidak bisa dianggap remeh. Tak ayal pemerintah kerap berupaya keras untuk menarik pajak dari para perusahaan-perusahaan besar, tak terkecuali perusahaan dari luar negeri seperti Facebook.
Namun, Facebook justru mengaku bahwa pihaknya belum pernah dihubungi oleh pemerintah untuk membicarakan perihal pajak. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kebijakan Publik di Indonesia untuk Facebook Ruben Hattari. "Saya tidak pernah dihubungi soal itu (pajak) dan belum pernah dihubungi," katanya di Jakarta, Rabu (20/11).
Seandainya pun dihubungi, pihak Facebook pun juga tidak serta merta akan menyetujui. Sebab, mereka perlu melakukan peninjauan terlebih dahulu terkait topik apa yang akan disampaikan oleh pemerintah. "Saya kan harus liat dulu, kita kan belum tahu mau saya dihubungi tentang apa. Ya saya tidak juga tahu," ujar Ruben.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate sempat meminta Facebook untuk bersedia menjalin hubungan yang saling menguntungkan (mutual benefit) antara Indonesia. Ia ingin agar Facebook bisa memberikan yang lebih untuk negara ini.
"Kalau ditanya saya, saya ingin Facebook berikan yang lebih untuk Indonesia," tutur Johnny di kesempatan yang sama. "Juga demikian akan hasilkan yang lebih juga untuk Facebook. Di situlah mutual benefit kita."
Facebook dianggap cukup banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sehingga perusahaan teknologi ini mendapat nilai tambah. Seiring dengan hal itu, pemerintah ingin agar Facebook bisa lebih memperhatikan kewajiban mereka sebagai wajib pajak.
"Di samping mendapatkan nilai tambah di Indonesia, juga memperhatikan kewajiban pajaknya di Indonesia, kita harapkan, mari kita diskusikan sama-sama," ujar Johnny. "Sehingga antara kewajiban dan hak-haknya mereka atau bisnisnya yang bisa berjalan secara baik."
Selain Facebook, pemerintah juga tengah memutar otak untuk bisa menarik pajak dari perusahaan asal Amerika lainnya, Netflix. Menteri Keuangan Sri Mulyani kabarnya telah menyiapkan omnibus law untuk "memaksa" perusahaan tersebut agar bisa membayar pajak."
(wk/zodi)