WowKeren - Wakil Ketua MPR Arsul Sani sebelumnya menyebut ada usulan terkait perubahan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Terkait hal ini, Partai Keadilan Sejahtera ikut angkat bicara.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai bahwa usulan ini cukup berbahaya jika diterapkan di Indonesia. Ia pun kemudian mengingatkan kembali bahwa untuk bisa membatasi jabatan presiden hingga dua kali masa jabatan maksimal saja harus melalui perjuangan yang berdarah-darah.

"Ini usulan yang berbahaya," kata Mardani, Kamis (21/11). "Perjuangan kita membatasi masa jabatan Presiden dua periode didapat melalui reformasi yang berdarah-darah."

Mardani menilai bahwa waktu dua periode yang diberikan kepada seorang presiden untuk memimpin sudah cukup. Waktu 10 tahun dianggap sudah cukup untuk membuktikan kontribusi presiden pada negara. Ia pun khawatir jika usulan ini sengaja digulirkan untuk melihat respons masyarakat, seperti usulan terkait evaluasi Pilkada langsung beberapa waktu lalu.

"Waktu maksimal sepuluh tahun cukup bagi satu orang membuktikan kontribusinya bagi Indonesia," lanjut Mardani. "Saya khawatir usulan ini, seperti juga usulan evaluasi pilkada langsung merupakan test the water melihat respons masyarakat."

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan ada usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Ia meminta agar hal itu tidak disikapi secara berlebihan.

"Hanya kalau yang sekarang itu dua kalinya dua kali saklek gitu kan," kata Arsul di Jakarta, Kamis (21/11). "Artinya kalau dulu 'dapat dipilih kembali' itu kan maknanya dua kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan, kalau ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi tiga kali (masa jabatan)."

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga sempat mengusulkan agar masa jabatan presiden diperpanjang. Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengusulkan agar masa jabatan presiden diperpanjang hingga 7 tahun. Namun dengan catatan, bahwa presiden harus maksimal menjabat selama satu periode saja.