WowKeren - Pada Sabtu (23/11) lalu, Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), Letjen TNI Tri Legionosuko membacakan pidato yang mengatasnamakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam sebuah acara bedah buku dan diskusi panel. Namun, isi pidato tersebut menjadi heboh. Pasalnya, dalam pidato itu, Prabowo seakan memerintahkan para guru untuk kembali mengajarkan pemberontakan PKI kepada para siswa.

Namun Stafsus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga yakni Dahnil Anzar Simanjuntak justru mengatakan bahwa Prabowo pernah membuat pidato tersebut. Bahkan, Dahnil mengatakan bahwa Prabowo tak tahu mengenai isi pidato tersebut. Hal ini karena dirinya tidak hadir di acara tersebut.

"Terkait dengan pidato yang disampaikan Rektor Unhan, Pak Prabowo tidak tahu menahu terkait dengan isi pidato tersebut," ungkap Danhil yang dilansir Kumparan pada Senin (25/11). "Pak Menteri Pertahanan tidak dikonfirmasi terkait isi pidato tersebut."

Menurut Dahnil, Prabowo sama sekali tak pernah mengajak generasi muda untuk memupuk dendam. Justru Dahnil menuturkan bahwa Prabowo meminta kepada pemuda untuk menatap ke depan.

"Pak Prabowo mendorong sekolah-sekolah terus diajarkan dengan intensif ideologi bangsa kita yakni Pancasila," tutur Danhil. "Dan semaksimal mungkin untuk mereduksi dendam sejarah, kita harus bergerak maju memikirkan kemajuan bersama."

Danhil kemudian mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila harus ditentang. "Ideologi apa pun yang mengancam Pancasila harus dilawan, dan siapa pun yang mengancam Ideologi Pancasila adalah ancaman serius bagi negara," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menuturkan bantahan yang serupa. Ia mengatakan bahwa naskah pidato yang dibacakan oleh Rektor Unhan itu dibacakan tanpa persetujuan Prabowo.

"Saya klarifikasi sebagai Waketum DPP Gerindra bahwa pada saat acara, Prabowo sebagai Menhan tidak hadir, tapi yang bacakan pidato adalah rektor Unhan yang mengatasnamakan Menhan," tutur Dasco pada Minggu (24/11). "Setelah kita cek, naskah tersebut tidak ada konfirmasi atau tidak ada persetujuan, dan tidak ada kewenangan mengatasnamakan Menhan."