WowKeren - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dikabarkan akan mengawasi konten digital seperti YouTube, Facebook dan Netflix. Bahkan kabar soal KPI akan memblokir konten-konten digital tersebut sempat menimbulkan polemik di masyarakat.

Menanggapi kabar tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun buka suara. Kominfo mengatakan jika KPI tak memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran konten video streaming di internet, seperti Netflix, YouTube, dan lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Geryantika Kurnia. Ia mengatakan jika KPI tak mungkin bisa mengawasi semua media multiplatform.

Meski begitu, KPI tetap bisa melaporkan Netflix dan media digital lainnya jika ada konten yang dianggap melanggar. Namun mekanismenya seperti aduan konten dari masyarakat.

"Mekanismenya aduan dikirim, nanti ada tim yang menentukan apakah melanggar aturan atau tidak," kata Gery, Senin (25/11). "Aturannya nanti meliputi UU ITE."

Disebutkan jika aturan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam usulan dari Kominfo untuk RUU Penyiaran. UU ini sendiri merupakan inisiatif DPR-RI dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Pengawasan konten-konten yang beredar di media digital dilakukan untuk memastikan agar materi dari konten tersebut memiliki nilai edukasi, layak ditonton dan menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah.

Dalam kesempatan yang sama, Kominfo juga memberikan kewenangan bagi KPI untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap program televisi yang dianggap melanggar aturan. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini dimana KPI hanya memberikan sanksi berupa teguran.

Sebelumnya, masyarakat menolak terkait wacana KPI yang akan mengawasi konten-konten digital seperti YouTube, Facebook dan Netflix. Bahkan penolakan tersebut dibuatkan petisi daring #KPIJanganUrusinNetflix di Change.org pada Agustus lalu.