WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengungkapkan data yang cukup mengejutkan perihal penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, sebanyak 70 persen dari APBD dihabiskan untuk keperluan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda, sisanya baru untuk rakyat.

"Jadi APBD-nya hampir 70% untuk mengurusi orang-orang pemda," kata Sri Mulyani, Kamis (15/11). " Makanya sisa-sisa itu sisa-sisa untuk rakyat, itu kan salah."

Lebih spesifiknya, sebanyak hampir 31 persen APBD dihabiskan untuk perjalanan dinas dan belanja jasa kantor. Sedangkan 36 persen lainnya dihabiskan untuk belanja serta kebutuhan menggaji para pegawai.

Fakta itu pun kembali diungkap di program televisi "Mata Najwa" edisi Rabu (27/11). Dalam kesempatan itu perihal habisnya sebagian besar APBD untuk mengurusi PNS Pemda memang kembali dibahas seiring dengan tema yang diangkat, yakni "Apa Enaknya Jadi PNS".

"Bisa dibayangkan kalau APBD daerah hampir 70 persen habisnya untuk ngurusi orang-orang Pemda," kata Najwa Shihab selaku pembawa acara. "Jadi uang pajak kita cuma untuk bayar abdi negara ini. Dan abdi negaranya tidak perform (dengan baik), uang kita sia-sia dong."

Narasi Najwa itu pun langsung dibalas oleh dua gubernur yang diundang dalam program tersebut. Yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Anies, sebagai pimpinan dari provinsi dengan PNS bergaji cukup tinggi, pun memberikan pandangannya. Menurut Anies gaji PNS, termasuk di lingkungan Pemda, sejatinya tak sebanyak yang disampaikan ke publik.

Namun demikian, ia tak menampik bahwa uang bulanan yang diterima oleh para PNS bisa mencapai jutaan rupiah. Tetapi uang tersebut bukan sepenuhnya gaji, melainkan dengan tambahan tunjangan kinerja yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

"Sekarang itu kita tahu, kalau bicara gaji, gaji itu nggak banyak," kata Anies. "Yang relatif besar itu tunjangan kinerja. Namanya tunjangan kinerja itu dia harus mencerminkan kinerjanya."

Menurut Anies, tunjangan kinerja yang diperoleh para PNS itu selayaknya "hadiah" atas kerja keras mereka selama mengabdi. "Nah jadi dibuatlah sistem yang mendorong mereka untuk bisa mendapatkan reward yang tinggi. Dengan cara memberikan kinerja yang terbaik, lalu ukuran kinerjanya itu diterjemahkan (dalam kompetensi tertentu)," tuturnya.

Sebelumnya, perkara gaji PNS yang relatif tinggi ini memang pernah secara spesifik "menarget" Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta disebut-sebut bisa mengantongi sampai Rp19 juta dalam sebulan kendati baru setahun bekerja.