Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa sekeras apapun ormas jika mereka berada di dalam sistem pemerintahan akan lebih mudah untuk dijangkau.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 28 November 2019 - 20:29 WIB
WowKeren - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut menyoroti polemik perpanjangan surat perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan dampak negatif jika izin FPI tak kunjung diberi kepastian.
Ia mengatakan bahwa FPI adalah organisasi yang selama ini "hidup" di luar jalur pemerintahan. Oleh sebab itu, jika tak kunjung ada kepastian terkait status ormas tersebut maka bisa berakibat negatif.
"FPI ini kan bagaimanapun punya hak untuk hidup, tetapi punya catatan. Ya kali kalau enggak diselesaikan akan mengambang terus, " ujar Mardani di bilangan Tanjung Duren Selatan, Kamis (28/11). "Kalau mengambang terus, lebih buruk. Karena teman-teman FPI berada di luar sistem (pemerintah). Lebih baik ada di dalam sistem (pemerintahan)."
Menurut Mardani, sekeras apapun ormas jika mereka berada di dalam sistem pemerintahan akan lebih mudah untuk dijangkau. Jika terdapat masalah, bisa dibicarakan lewat diskusi. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi langkah sejumlah kementerian yang sudah bersedia untuk membahas perizinan FPI.
"Sekeras apapun kalau di dalam sistem masih bisa terjadi diskusi. Saya apresiasi pemerintah untuk cepat menyelesaikan," lanjut Mardani. "Kami pun mengapresiasi Menko-Polhukam, Mendagri dan Menag yang sudah mau membahas perizinan FPI."
Sebelumnya, pemerintah telah mengisyaratkan akan memberikan perpanjangan izin untuk FPI. Meski surat keputusan perpanjangan belum dikeluarkan, namun sinyal-sinyal itu membuat publik kecewa. Hal itu terlihat dari ramainya tagar #JokowiTakutFPI yang berisi protes masyarakat.
Sementara itu, Menteri Agama Fachrul pun menegaskan bahwa surat rekomendasi perpanjangan izin itu telah diserahkan kepada Mendagri Tito Karnavian. "Oh kalau rekomendasi dari kami (terkait izin FPI) kan sudah (diserahkan). Iya (kepada Mendagri)," kata Fachrul di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11).
(wk/zodi)
