Bukan Salah RS Atau Pasien, Jokowi Ungkap Masalah Pokok Defisit BPJS
Nasional

Saat melakukan kunjungan kerja Ke Jawa Barat Presiden Joko Widodo juga melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Subang untuk memastikan pelayanan BPJS di sana.

WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Subang. Di tengah kunker tersebut, Jokowi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke RSUD Subang.

Dikatakan mendadak, karena agenda tersebut sejatinya tidak tercatat dalam agenda resmi, namun murni inisiatif dari presiden. Saat melakukan sidak itu, Jokowi pun sempat berbincang dengan beberapa pasien.

Dari hasil sidak yang dilakukannya, Jokowi melihat bahwa persoalan mendasar yang dialami BPJS bukan berasal dari faktor pasien atau pun rumah sakit, melainkan internal BPJS sendiri. Ia pun kembali menyentil BPJS Kesehatan.

Ia meminta agar BPJS bisa menyelesaikan persoalan defisit yang tak kunjung usai hingga kini. "Kalau BPJS yang harus diselesaikan kan di BPJS-nya, bukan rumah sakit, bukan pemegang kartunya. Di institusi bagaimana agar defisit bisa dikendalikan," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa selama ini pemerintah telah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah sebagai upaya untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Total, ada 133 juta pasien yang dibantu pembiayaan kesehatannya. 96 juta di antaranya disubsidi oleh pemerintah pusat sedangkan sisanya oleh pemda.


Jokowi menjelaskan bahwa di RSUD Subang sendiri ada sekitar 90 pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Sekitar 70 persen merupakan penerima bantuan iuran (PBI) dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.

"Sama seperti yang di Lampung. Kurang lebih angkanya hampir sama," lanjut Jokowi. "Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit."

Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyentil BPJS saat melakukan sidak di RSUD Abdul Moeloek, Lampung. Menurutnya, defisit yang dialami BPJS Kesehatan disebabkan oleh salah kelola sehingga ia meminta agar internal instansi untuk melakukan perbaikan manajerial.

Sidak tersebut memang bertujuan untuk memastikan secara langsung apakah layanan BPJS berjalan dengan baik. "Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmud.

Diketahui, iuran BPJS Kesehatan akan naik mulai tahun depan. Hal itu pun menjadi salah satu langkah pemerintah untuk membenahi keuangan BPJS Kesehatan.

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Berita Terkait