Jokowi Ingin Jadikan Labuan Bajo Wisata Premium, Bagaimana Kondisi Masyarakat di Sana?
Nasional

Pemerhati masalah NTT, Ferdy Hasiman, menilai agar Presiden Jokowi mengkali ulang rencana untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai wisata kelas premium dengan lebih memperhatikan kondisi masyarakat di sekitarnya.

WowKeren - Presiden Joko Widodo ingin mendongkrak pariwisata di Indonesia. Hal itu dilakukan dengan mengupayakan adanya destinasi wisata kelas premium, salah satunya di Labuan Bajo.

Ia ingin agar Labuan Bajo hingga Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya bisa dinikmati oleh wisatawan kelas atas. Usulan harga tiketnya pun tak main-main, diwacanakan sebesar Rp 14 juta.

"Kita memang memiliki Bali yang sudah sangat terkenal," kata Jokowi melalui akun Instagram resminya, Minggu (1/12). "Dan sekarang, sedang dikembangkan sepuluh Bali baru. Lima destinasi bahkan kita kebut pengembangannya dalam dua tahun ini."

Nantinya, destinasi wisata tersebut akan dikategorikan ke dalam beberapa kategori mulai dari menegah ke bawah hingga super premium. Selain Labuan Bajo, ada Mandalika dan juga Danau Toba.


"Kelimanya adalah Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, dan Manado," lanjut Jokowi. "Segmennya berbeda-beda, ada yang super premium, medium ke bawah, ada yang untuk wisata ramai-ramai, juga wisata khusus."

Sementara itu, Peneliti Alpha Research Database Indonesia sekaligus pemerhati masalah NTT, Ferdy Hasiman, menilai agar Jokowi meninjau ulang rencana ini, khususnya untuk pengembangan wisata Labuan Bajo. Menurutnya, Jokowi harus menjelaskan secara rinci konsep itu ke masyarakat di sana.

"Apa yang di dapat rakyat Mabar dari bisnis pariwisata premium ini?" kata Ferdy di Jakarta, minggu (1/12). "Di TNK (Taman Nasional Komodo) saja, penerimaan dari pajak dan retribusi masuk senilai Rp 28 miliar tapi pemasukan untuk Manggarai Barat, daerah lokasi TNK enggak jelas."

Tak hanya itu, ia juga menyoroti kondisi masyarakat Pulau Komodo yang menurutnya masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. "(Pemerintah) Pusat ini sungguh tidak adil. Aset TNK berupa biawak komodonya diambil pemerintah pusat, sementara masyarakat di wilayah TNK menjadi tanggung jawab daerah," tegas Ferdi.

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru