Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) sejak dulu memang kerap mengundang pro dan kontra. Perbedaan pendapat ini rupanya juga terjadi kepada Mendikbud Nadiem dan Mantan Wapres Jusuf Kalla.
- Nidya Putri
- Senin, 02 Desember 2019 - 12:26 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berencana untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Bahkan hingga kini, pihaknya masih mengkaji wacana tersebut agar segera menemui titik terang dan dapat terlaksana .
Nadiem bahkan mengungkapkan banyak faktor yang mendukung rencananya tersebut. "Banyak sekali aspirasi dari masyarakat," ujarnya. "Sebenarnya dari guru, dari murid, dari orangtua yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang inginnya bukan menghapus, tapi menghindari hal yang negatif."
Meski begitu, Nadiem menegaskan jika UN 2020 mendatang akan tetap terlaksana seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. "Ya sudah pasti 2020 kan masih akan jalan UN, cuma sudah kami umumkan biar tenang, sebenarnya ini keputusan untuk tahun berikutnya," katanya.
Sementara itu, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) pernah mengatakan jika penghapusan UN terjadi maka akan berbahaya untuk sistem pendidikan Indonesia. Menurutnya, tanpa UN ditakutkan tidak ada tolak ukur terhadap evaluasi belajar siswa.
"Kalau (UN) mau dihapuskan, itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan," terang JK pada bulan Maret lalu. "Ada UN daja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada. Tidak ada parameter untuk mengukur (pendidikan Indonesia) maju atau mundur)."
Terkait perdebatan antara dihapuskan atau tidaknya UN ini akhirnya membuat Darmaningtyas selaku Pengamat Pendidikan mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, UN memang tak selayaknya dijalankan.
"Sudah enggak perlu, evaluasi kan enggak harus lewat ujian nasional, bisa berbagai macam cara," kata Darmaningtyas. "Kalau evaluasi belajar kan tanggung jawab guru, yang evaluasi lembaga oleh Badan Akreditasi Nasional."
Lebih lanjut, ia mengatakan jika anggaran UN nantinya bisa digunakan untuk prasarana lain yang masih berhubungan dengan pendidikan. "Kalau itu dihapuskan kan dananya bisa untuk peningkatan sarana dan prasarana, untuk pelatihan guru, ya mungkin untuk bantuan sekolah-sekolah swasta yang masih tertinggal," terangnya.
(wk/nidy)
