Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengajukan anggaran 1 unit komputer mainframe senilai Rp 128,9 miliar. Pakar IT lantas menjelaskan apakah penggunaan komputer ini tepat atau tidak.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 11 Desember 2019 - 07:24 WIB
WowKeren - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 kembali banyak disorot. Pasalnya, anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo, sempat mempertanyakan nilai anggaran pengadaan satu unit komputer mainframe senilai Rp 128,9 miliar di RAPBD 2020.
Satu unit komputer senilai ratusan miliar tersebut diketahui dianggarkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Menurut Ketua BPRD DKI, Faisal Syafruddin, komputer tersebut akan digunakan untuk meneliti potensi semua jenis pajak daerah secara digital. Dengan begitu, BPRD DKI mengetahui angka riil penerimaan pajak yang harus masuk ke kas daerah setiap tahunnya.
Tak hanya itu, komputer mainframe tersebut juga ditujukan untuk mencegah adanya kebocoran pajak daerah. Dengan sistem yang ada di komputer mainframe tersebut, maka BPRD DKI akan bisa mengetahui angka nyata dari penerimaan pajak. "Kami bisa melakukan manajemen risiko dalam rangka untuk menekan kebocoran pajak," terang Faisal dilansir Kompas.com pada Rabu (11/12).
Penganggaran komputer mainframe ini lantas ditanggapi oleh sejumlah pakar IT. Pakar IT dari Vaksincom, Alfons Tanujaya misalnya, menilai bahwa komputer mainframe memang secara teori cocok untuk mengelola data input dan output.
Namun ia juga mengingatkan bahwa banyaknya data yang akan dikelola harus diperhatikan. Alfons menilai bahwa penggunaan komputer mainframe berlebihan apabila data yang dikelola hanya untuk analisa kebutuhan pajak saja.
"Kalau bank besar seperti BCA, Mandiri dan BRI itu pakai mainframe wajar, karena transaksinya sangat besar dan membutuhkan kemampuan proses data yang sangat time sensitive," terang Alfons. "Kalau untuk analisa kebutuhan pajak sih rasanya overkill yah."
Alfons juga mengaku bahwa kini tren di dunia teknologi telah mulai meninggalkan solusi mainframe secara perlahan karena dinilai terlalu banyak memakan anggaran. Selain itu, solusi mainframe ini juga dianggap terlalu bergantung pada vendor penyedia.
"Beralih ke solusi yang lebih efisien, spesialis datanya lebih banyak tersedia, tidak kalah canggih dan jauh lebih murah," ungkap Alfons. "Kalau pakai sistem non-mainframe seperti Hadoop lebih banyak ahlinya dan lebih murah secara cost. Spesialisnya lebih banyak dan ketergantungan terhadap vendor jauh lebih rendah."
Hal senada juga diungkapkan oleh pakar IT Ruby Alamsyah. Menurutnya, komputer mainframe yang diajukan oleh BPRD DKI tersebut memiliki spesifikasi yang terlalu tinggi. Pasalnya, komputer mainframe itu disebut dapat digunakan untuk menangani sistem transaksi kelas nasional dan bahkan internasional.
"Jadi kalau dilihat dari best practice yang ada, pengolahan data perpajakan untuk kelas daerah Jakarta bisa jadi sistem tersebut over spec," pungkas Ruby. "Tapi mungkin saja pihak yang mendesain kebutuhan tersebut, memang merasa sangat besarnya pengelolaan data yang dibutuhkan sehingga memilih mainframe z14 tersebut."
(wk/Bert)
