WowKeren - Presiden Joko Widodo telah resmi melantik Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang akan mendampingi kinerjanya selama lima tahun ke depan pada Jumat (13/12). Dari kesembilan orang tersebut, Jokowi telah menunjuk mantan Menko Polhukam Wiranto sebagai Ketua Wantimpres.

Tentu saja hal ini membuat nama Wiranto menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, penunjukan Wiranto ini mendapatkan kritikan keras dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Peneliti KontraS Rivanlee Anandar menilai penunjukan Wiranto bisa berpengaruh buruk bagi kebijakan publik yang akan dikeluarkan pemerintah. Ia juga kembali mengingatkan soal pendekatan kekerasan yang digunakan Wiranto dalam menangani kasus konflik Papua saat dirinya masih menjabat sebagai Menkopolhukam.

"Sangat riskan bagi kebijakan publik yang akan keluar ke depan," katanya dilansir Tempo, Sabtu (14/12). Ia kemudian mengatakan Wantimpres memiliki tugas memberikan pertimbangan alias membisiki presiden soal kebijakan-kebijakan yang akan diambil atau hal tertentu.

Dalam catatan KontraS, ada pula catatan buruk Wantimpres di periode pertama pemerintahan Jokowi, yakni Agum Gumelar. Purnawirawan Jenderal TNI itu pernah mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan lawan Jokowi di pemilihan presiden 2019 Prabowo Subianto.

Kemudian ia mengatakan jika Prabowo maupun Wiranto adalah terduga pelaku pelanggar HAM berat masa lalu, salah satunya dalam penculikan dan penghilangan aktivis 1997-1998. Rivanlee berpendapat memang tidak ada komitmen dari negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. "Karena dia (Wiranto dan Prabowo) terduga pelaku pelanggar tapi tidak pernah diadili malah ditempatkan di pos yang cukup penting saat ini," tutupnya.