WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mengutarakan rencananya untuk menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021 mendatang. Nadiem menyebutkan jika konsep Asesmen Kompetensi Minimum nantinya akan menjadi pengganti format dalam UN.

Rencana Nadiem ini mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Walau begitu, PKS tetap memberikan sejumlah sejumlah catatan keras terhadap rencana penghapusan UN tersebut.

"Kami mendukung dihapuskannya UN," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di sela Rapat Koordinasi Wilayah DPW PKS Jawa Timur, Surabaya pada Minggu (15/12). "Tetapi juga dengan catatan yang sangat keras."

Hidayat mengingatkan Nadiem untuk tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, Kemendikbud tetap harus terus melakukan kajian secara mendalam karena hal itu berkaitan dengan masa depan murid beserta sumber daya manusia di Indonesia.

"Yaitu agar kebijakan itu tidak diambil karena ketergesa-gesaan, karena asal menteri baru buat kebijakan baru," jelas Hidayat. "Haruslah berbasis kajian yang mendalam karena ini terkait masa depan anak-anak bangsa, nasib SDM, janganlah mereka terombang ambing oleh kebijakan yang selalu berubah pada setiap kementerian yang selalu berubah."

Oleh sebab itu, Hidayat berharap agar apapun kebijakan pengganti UN nanti dapat menghasilkan lulusan pelajar di Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing dalam perubahan zaman. "Yang dipentingkan dari adanya kebijakan-kebijakan itu adalah betul-betul untuk mendukung dan mendorong terjadinya peningkatan kualitas dari pada pendidikan kita, SDM pendidikan kita input dan ouput-nya," ujar Hidayat.

Menurut Hidayat, UN memang selama ini tidak menjadi solusi dalam dunia pendikan di Indonesia. Hal ini lantaran setiap sekolah dan tenaga didik memiliki input yang berbeda-beda sedangkan hasil UN selalu memaksa untuk memberikan hasil yang sama.

"Pemerintah tidak bisa memberdayakan input yang sama terhadap seluruh sekolah dan guru di Indonesia," ucap Hidayat. "Maka ya sulit untuk diharapkan menghasilkan output yang sama, penyeragaman melalui UN bukanlah solusi."

Hidayat juga mengingatkan kepada pemerintah agar jangan sampai kebijakan pengganti UN justru memperburuk dunia pendidikan Indonesia dengan membuat siswa menjadi malas dan tidak punya motivasi belajar. Maka penghapusan UN diharapkan dapat diimbangi dengan alternatif baru yang menghasilkan pelajar sebagai jawaban atas tantangan dunia.