WowKeren - Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo masih terus menuai perhatian masyarakat. Pasalnya Edhy berencana untuk merombak kebijakan eks Menteri KKP, Susi Pudjiastuti.

Salah satu yang hendak dilakukan Edhy adalah dengan mengizinkan kembali ekspor benih lobster. Ia menilai pembukaan keran ekspor benih lobster dapat berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk menambah devisa negara.

Tak pelak kebijakannya ini menuai kontroversi. Bahkan Susi pun terang-terangan menyuarakan perlawanannya, kebanyakan dari cuitan-cuitan pedas yang ia unggah di Twitter.

Menanggapi pro dan kontra yang terjadi, Edhy rupanya memilih beraksi kalem. Menurutnya sebuah hal lumrah bila ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakannya. "Semua kebijakan pasti akan menghadapi tantangan, ini hal lumrah," ujar Edhy dalam acara Temu Stakeholers Pendidikan dan Bisnis Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (16/12).

Respons ini berbeda dengan reaksi Edhy sebelumnya yang lebih "ngegas". Sebagai pengingat, Edhy bahkan langsung meminta ekonom Faisal Basri, sebagai salah satu pihak yang menolak kebijakannya, untuk memberi solusi alih-alih sekadar mengkritik.

Kini Edhy menilai wajar pihak-pihak yang berusaha memojokkan kebijakannya. Namun demikian, ia tetap yakin dan berpegang teguh pada kebijakan tersebut demi kepentingan membangun negeri.

Di sisi lain, Edhy pun memastikan pembudidaya untuk tetap melakukan pembesaran lobster. Hal ini menyusul tingginya kekhawatiran pegiat lingkungan hidup atas kelestarian lobster di alam bebas bila benihnya turut diekspor.

Ia juga mengaku tengah mempertimbangkan kebijakan agar 2,5-5 persen benih lobster dikembalikan ke alam bebas. Apalagi karena hasil penelitian menyebut hanya sekitar satu persen saja lobster yang bisa hidup dari benih hingga dewasa.

Edhy pun mengakui banyak hambatan untuk mewujudkan kebijakan ini. Tetapi ia yakin KKP mampu berkoordinasi dengan setiap pihak demi mengatasi permasalahan yang ada. Ia juga berharap bahwa keputusan yang diambil merupakan yang terbaik.

"Memecahkan masalah itu tugas pemerintah. Kalau masalahnya di bidang kelautan dan perikanan, itu tugas KKP, kalau tentang infrastruktur jalan, KKP akan berkoordinasi dengan PUPR," katanya, dilansir Antara. "Kita harapkan keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kita semua."