WowKeren - Komisi II DPR angkat bicara menanggapi ramainya kepala daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan isu miring. Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa mengatakan bahwa pihak Kementerian Dalam Negeri memiliki wewenang untuk memberikan atau tidak memberikan izin tersebut.

Dikatakannya, Kemendagri bisa mempertanyakan maksud dan tujuan seorang kepala daerah dinas ke luar negeri. Misalnya dalam rangka apa kunjungan tersebut dilakukan hingga berapa lama mereka akan tinggal di sana.

"Kan mereka itu kalau misalnya mau ke luar negeri harus izin dari Kemendagri," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12). "Apa tujuannya, dalam rangka apa, berapa lama dan Kemendagri berhak untuk memberikan izin atau tidak."

Oleh sebab itu, ia meminta agar Kemendagri harus melakukan verifikasi jika ada undangan dari luar negeri yang diterima oleh para kepala daerah. Nah, tentu dalam hal ini Kemendagri ketika mereka-mereka yang mau bepergian dengan alasan dapat undangan jadi pembicara lah, mendapatkan penghargaan, dan sebagainya itu harus benar-benar diverifikasi," lanjut Saan.

Pasalnya, ia tidak ingin jika undangan justru dijadikan sebagai modus untuk mencari-cari alasan agar bisa pergi ke luar negeri. "Jangan sampai undangan-undangan ke luar negeri jadi pembicara untuk di forum-forum internasional hanya bagian dari modus operandi mereka untuk bisa ke luar (negeri)," tegas Saan.

Tak hanya undangan, kredibilitas lembaga pengundang juga harus diverifikasi. Hal itu untuk mengantisipasi agar undangan tidak dipakai sebagai modus kepentingan pribadi.

"Jadi harus dicek bukan hanya undangannya, tapi lembaga yang mengundangnya juga harus benar-benar diverifikasi tingkat kredibilitasnya lembaga itu, integritasnya itu penting," terang Saan. "Karena, jangan sampai, sekali lagi, undangan ke luar negeri itu bagian dari itu tadi."